Langgar Jam Operasional dan Terobos Penjagaan, Sudah 988 Truk Diminta Putar Balik dari Arah Balikpapan

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pehubungan (Dishub) hingga saat ini sudah meminta ratusan kali kendaraan truk untuk putar balik. Hal itu terjadi karena melanggar jam edar operasional. 

Kepala Dishub Kota Balikpapan, Elvin Junaidi mengatakan, hingga saat ini ada 988 truk yang sudah diminta putar balik dan 3 di antaranya kendaraan truk ditilang karena KIR nya mati. 

“Jumlah tersebut terjaring selama 24 hari sejak pos penjagaan didirikan di 7 titik yang ada di Kota Balikpapan,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Selasa (15/2/2022).

Ia menambahkan, kendaraan-kendaraan tersebut diminta putar balik karena menerobos pos penjagaan. Setelah diperiksa, ada tiga kendaraan truk yang KIR-nya mati sehingga diberikan tilang.

Baca Juga: Pembangunan IKN Nusantara, Ada 95 Ribu Pelaku UMKM Diminta Pemkot Balikpapan Jadi Tuan di Rumahnya

“Selama ini yang putar balik tidak ada masalah, kecuali jika dalam pemeriksaan ditemukan KIR mati maka petugas akan menilangnya,” katanya.

Disinggung soal hingga kapan pos penjagaan beroperasi di 7 titik yang tersebar di Kota Balikpapan, ia mengaku selama surat edaran belum dicabut atau diganti maka posko penjagaan akan terus ada. 

“Adapun pos penjagaan akan terus berlangsung selama surat edaran Wali Kota berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, terkait truk-truk yang masih ditemukan Dishub betsama dengan Dirlantas Polda Kaltim yang melanggar ketentuan atau over dimension (ODOL), Elvin mengaku sudah menindak beberapa kendaraan truk yang masih ditemukan melanggar ODOL, bahkan pihaknya juga rutin melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan terkait ODOL ini. 

“Ada juga beberapa pengusaha yang sukarela menormalisasi sendiri kendaraannya truknya, apalagi sesuai instruksi Kementerian Perhubungan tahun 2023 kendaraan truk harus bebas dari ODOL,” jelasnya. 

Baca Juga: Rendah Banget, Capaian Vaksin Booster di Balikpapan Baru 7 Persen, Syaiful Bahri Sebut Banyak Warga Termakan Hoaks

Ia mengatakan, truk-truk ODOL ternyata juga beberapa kali berhasil ditemui di Balikpapan. Ia mengaku mendapati truk ODOL ketika pemiliknya melakukan kegiatan rutin uji KIR ke Dinas Perhubungan Balikpapan. Meskipun memang, ia tidak merinci secara spesifik data-data truk ODOL melintas di Balikpapan. 

Ia pun terpaksa menolak permohonan perpanjangan uji KIR truk ODOL ini. Ia meminta agar pemilik truk mengembalikan kondisi truk sesuai spesifikasi peruntukan semestinya. 

“Saya meminta mereka mengembalikan menjadi normal dulu sebelum dilakukan perpanjangan uji KIR. Kalau belum belum normal belum bisa,” paparnya. 

Penerapan aturan tegas dalam proses uji KIR ini, menurutnya, merupakan salah satu strategi dalam upaya memberantas keberadaan truk ODOL di Balikpapan. 

Untuk diketahui, Pemkot Balikpapan merevisi Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 60 Tahun 2016 dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota nomor 551.2/0156/Dishub tentang ketentuan Jam operasional kendaraan angkutan barang di kota Balikpapan. Adapun poin-poin dalam SE Wali Kota 551.2/0156/Dishub Balikpapan yang telah diberlakukan mulai tanggal 22 Januari 2022:

Pertama, kendaraan pengangkut Peti Kemas/Kontainer 20 feet dan 40 feet wajib menggunakan traktor head dan kereta tempelan yang dilengkapi dengan twist lock.

Kedua, kendaraan angkutan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) melebihi 10 ton, termasuk kendaraan Peti Kemas sebagaimana yang diamksud seprti poin satu dilarang melintas pada jam 05.00-22.00 WITA.

Ketiga, Mobilisasi kendaraan angkutan barang pada pukul 22.00- 05.00 WITA melalui jalan tol KM 13 Karang joang-Manggar.

Keempat, Jalan yang dilarang dilintasi kendaraan angkutan barang sesuai ketentuan surat edaran ini pada pukul 05.00-22.00 WITA meliputi Jl. Soekarno-Hatta Km 0 – Km 13 Jl. MT Haryono, Jl. Syarifuddin Yoes, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Marsma R. Iswahyudi,Jl. Mulawarman dan Jl. Jend. Ahmad Yani.

Kelima, Ketentuan dikecualikan bagi kendaraan operasional TNI/POLRI/Pemerintah Kota, angkutan energi dan angkutan emergency.

Keenam, pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan yang membidangi urusan perhubungan.