SuaraKaltim.id - Pemkot Bontang menunda daftar belanja senilai Rp 109 miliar di awal semester tahun anggaran 2022 ini. Penundaan ini lantaran kondisi keuangan Kota Taman yang minus.
Sejumlah kegiatan besar harus dibintangi, untuk dilaksanakan di APBD-Perubahan 2022 nanti. Belanja rutin di dinas-dinas, seperti pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas maupun perawatan sementara ditiadakan.
"Instruksi Pak Wali (Basri Rase-red) kegiatan yang tidak menyentuh masyarakat langsung ditunda dulu," ungkap Kepala Badan Perencanaan, Penelitan dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang, Amiruddin, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (2/3/2022).
Ia mengaku, nilai anggaran yang ditunda hingga sekarang belum final. Angkanya masih terus ditekan. Di dalam rasionalisasi ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghindari memangkas belanja untuk gaji pegawai honorer maupun upah penggiat agama serta Ketua RT.
Tetapi, bagi pegawai yang ketahuan melakukan pelanggaran fatal, seperti terjerat narkotika tak masuk daftar hitam atau dipecat.
"Tidak ada pemangkasan jumlah honorer. Saat ini informasinya dipertahankan dan diperpanjang," katanya.
Hanya saja, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewenangan untuk menyampaikan evaluasi terhadap tenaga kontrak. Contohnya, dalam menjalankan tugas mereka sering kali mangkir atau tidak hadir.
Kemudian, sering melanggar aturan dan tidak bekerja dengan baik. Bisa juga menunda sementara tenaga honorer.
"Sampai saat ini belum ada laporan yang diterima kalau ada pemangkasan selain oknum honorer yang terbukti menggunakan narkoba," pungkasnya.
Baca Juga: PTM Perdana di SMP Negeri 1 Bontang, Banyak Murid Absen Diduga Karena Sakit
Berita Terkait
-
Lumpuh 3 Tahun Karena Stroke, Istri Yakobus Tak Dapat Jatah Program Rantang Kasih: Paling Butuh Istri Saya
-
Trik Satgas Covid-19 Bontang Tahu Warga yang Belum Vaksin, Wajibkan Pembelian Minyak Goreng Murah dengan Kartu Vaksinasi
-
Bontang Masih Status PPKM Level 3, Diduga Karena Vaksinasi di Kota Taman yang Mandek
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen