SuaraKaltim.id - Rehabilitasi hutan yang ada di Kaltim, menjadi komitmen awal pemerintah untuk mengawali pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebagai bagian dari usaha pemulihan hutan alam Bumi Pertiwi.
Mendukung hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melibatkan para akademisi dan praktisi komunikasi publik untuk bisa berdiskusi dan menerima masukan dari mereka.
"Pembangunan IKN ini akan beriringan dengan langkah-langkah pemulihan lingkungan. Bukan sekadar jargon karena memang harus kita lakukan. Dalam suasana itu, menjadi sangat penting kehadiran bersama para akademisi dan praktisi komunikasi publik. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah permulaan," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, melansir dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Selasa (22/3/2022).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono, yang merupakan Anggota DPR Dapil Kaltim menyampaikan, diskusi tersebut merupakan langkah yang baik. Pembangunan IKN dengan konsep forest city merupakan kesempatan.
Kesempatan yang ia maksud, untuk memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan. Tak hanya untuk areal IKN itu sendiri, tetapi di daerah penyangga IKN juga.
"Perpindahan Ibu Kota ini, kita jadikan momentum bersama. Ini merupakan sebuah kesempatan besar. Kita akan membangun IKN dengan konsep forest city, green city, atau smart city, mari kita lakukan dengan baik dan benar, serta tidak tanggung-tanggung," ucapnya.
Namun demikian, dirinya menegaskan yang tidak kalah penting dari pembangunan berbagai aspek fisik, yaitu pembangunan aspek sosial seperti sumber daya manusia (SDM).
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi VI Bidkor Kesbang Kemenko Polhukam, Janedjri M Gaffar, mengatakan bahwa pihaknya turut mengawal dan menjaga aspek politik, hukum, dan keamanan, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan IKN ini.
“Sesuai arahan Menkopolhukam, pada pertemuan ini kami akan banyak mencatat apa tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan IKN, yang terkait tugas Kemenkopolhukam," ucapnya.
Baca Juga: Pemerintah Naikkan PPN Jadi 11 Persen Mulai April, Pengamat Singgung Proyek IKN
Dari sisi akademis, Ketua Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) Naresworo Nugroho, ada sejumlah masukan terhadap konsep forest city IKN. Termasuk rencana sistem cluster endemik Indonesia.
Ia menyampaikan, penerapan konsep ini idealnya 50 persen porsi tanamannya asli dari Kalimantan. Selain itu, pola tanamnya dapat menerapkan sistem silfikultur melalui kolaborasi K/L dan swasta.
Ia menekankan, hal penting yang perlu diperhatikan adalah pendekatan aspek sosial dan partisipasi masyarakat. Dengan begitu, pada prinsipnya membangun kembali hutan alam, berbasis kearifan lokal.
"Kami juga melihat IKN ini akan menjadi laboratorium lapang yang sangat besar. Kami berharap dapat terlibat dalam memanfaatkan dan kolaborasi sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi," ungkapnya, yang kemudian disambut positif Menteri Siti Nurbaya dengan membuka kesempatan KKN atau PKL bagi mahasiswa.
Menteri Siti Nurbaya meyakini bahwa dengan melibatkan akademisi, akan banyak didapat novelty baru keilmuan dalam rumpun ilmu Kehutanan maupun Ilmu Lingkungan. Ia mengajak para Guru Besar dan Dekan se-Indonesia untuk bisa bersama mempelajari sosiologis yang terjadi di lapangan dalam relevansi ilmu kehutanan.
Sementara itu, pandangan praktisi komunikasi publik disampaikan oleh Auri Jaya yang mengatakan optimis terhadap pembangunan IKN. Ia mengatakan, IKN merupakan pekerjaan yang tidak biasa. Sehingga, memerlukan cara kerja yang luar biasa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi