SuaraKaltim.id - Pemkot Bontang dinilai tak jujur dengan DPRD ihwal 2 anggaran proyek tahun ini. Dua proyek itu yakni pembangunan replika Kesultanan Kutai di Guntung dan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) di Bontang Kuala.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam geram karena pemerintah tak jujur diawal. Belakangan baru ketahuan nilai proyek itu jauh lebih besar ketimbang saat diajukan di dalam rapat anggaran.
Saat penyusunan anggaran, pemerintah menyebutkan anggaran pembangunan MPP senilai Rp 17 miliar. Belakangan anggarannya membengkak jadi Rp 60 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menyoroti rencana ini.
Kondisi serupa juga dialami untuk proyek pembangunan replika Istana Kesultanan Kutai. Mula-mula dianggarkan hanya Rp 10 miliar tapi ternyata nilainya Rp 25 miliar.
"Bu Sekda, saya minta pintar-pintar dalam memanfaatkan anggaran. Kalaupun dengan pagu anggaran misalnya Rp 17 miliar tinggal di carikan siapa kontraktor yang bisa membangun dengan nominal yang sudah ditetapkan," ucapnya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa (29/3/2022).
Orang nomor satu di Dewan Bontang itu menilai, pemerintah lepas komitmen. Seharusnya, setiap keputusan yang sudah disepakati antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (PAD) dan Badan Anggaran DPRD dilaksanakan.
Praktiknya, pemerintah mengeksekusi program yang tak sesuai dengan hasil kesepakatan. Yakni, antara eksekutif dan legislatif di Kota Taman.
"Harusnya Pemkot komitmen, jangan mengambil kesimpulan diluar hasil kesepakatan. Kan pasti muncul pertanyaan kok tidak konsisten," ucapnya.
Basri Rase Nilai DPRD Bontang Salah Tafsir
Baca Juga: Sewa Tempat 18 Tahun, Akhirnya Pemkot Bontang Buat Kantor untuk Satpol PP, Anggarannya Rp 7 Miliar
Menanggapi itu, Wali Kota Bontang Basri Rase menilai dewan salah menafsirkan sikap pemerintah. Berdalih proyek yang dilaksanakan menyesuaikan keuangan daerah.
Semisal, perencanaan untuk bangun gedung MPP Rp 60 miliar, tapi uang hanya Rp 17 miliar. Dana yang tersedia itulah dipakai untuk bangun secukupnya.
"Makanya nanti kita bangun bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah," sebutnya.
Menurutnya, penetapan anggaran rencana pembangunan dalam APBD bisa saja diubah. Asal, didasari kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkot.
Bisa Gulirkan Interplasi
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Budiman mengatakan, dewan berhak mempertanyakan keputusan pemerintah karena menjalankan fungsi pengawasan.
Bisa saja, dewan menggulirkan hak interpelasi atas kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Eksekutif harus segera mengklarifikasi kebijakan yang diambil.
"Kalau begitu kondisinya. Pemkot segera melakukan koordinasi secepatnya dengan DPRD dan mencari solusi atas tidak sinkronnya jumlah anggaran," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Dua Proyek di Bontang Membengkak, Ketua DPRD Minta Sekda Pintar dalam Memanfaatkan Anggaran
-
Pemkot Bontang Anggarkan Biaya Rp 11 Miliar untuk Bangun Gedung Uji Kir, Saat Ini Sedang Berlangsung Lelang Pengawa
-
VIRAL! Detik-detik Truk Terguling di Jalan Poros Samarinda-Bontang yang Rusak Parah: Korban Dulu Baru Ada Perbaikan
Terpopuler
- Selamat Tinggal, Kabar Tak Sedap dari Elkan Baggott
- 5 Rekomendasi Mobil Bekas Keluarga dengan Sensasi Alphard: Mulai Rp50 Juta, Bikin Naik Kelas
- 41 Kode Redeem FF Max Terbaru 8 Juli: Raih Skin Senjata, Diamond, dan Katana
- Pemain 1,91 Meter Gagal Dinaturalisasi Timnas Indonesia, Kini Bela Tim di Bawah Ranking FIFA Garuda
- 5 Jet Pump Terbaik untuk Sumur Bor, Kuat Sedot Air dari Kedalaman 40 Meter
Pilihan
-
9 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Juli 2025
-
5 Rekomendasi HP Murah Tahan Banting Terbaru Juli 2025, Desain Kuat Anti Rusak
-
Fenomena Magis Pacu Jalur, Tradisi Kuansing Riau Kini Viral lewat Aura Farming
-
Tarif Trump 32 Persen Buat Menteri Ekonomi Prabowo Kebakaran Jenggot
-
Berapa Gaji Yunus Nusi? Komisaris Angkasa Pura Rangkap Sekjen PSSI dan Wasekjen KONI
Terkini
-
Asal Komentar!: Wali Kota Samarinda Semprot DLH Kaltim Soal Penilaian Sampah
-
Kabupaten Penyangga IKN Hanya Punya 3 Kecamatan, PPU Target Tambah Wilayah Baru
-
5.000 Warga Dibidik, Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Balikpapan Diserbu Masyarakat
-
Pendamping PKH Jadi Garda Depan Sekolah Rakyat di Kaltim
-
IKN Harus Bebas Praktik Prostitusi, Polda Kaltim Rutin Gelar Patroli Penginapan