SuaraKaltim.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan melarang kepada menteri-menterinya. Agar tidak memberikan keterangan penundaan pemilihan umum (Pemilu). Sayangnya pernyataan itu dianggap kurang cukup oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW).
Tik puas dengan pernyataan Jokowi, HNW memberikan tanggapannya melalui akun Twitternya @hnurwahid pada Kamis (7/4/2022). Ia mengatakan, perlunya langkah nyata dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
"Pernyataan Presiden Jokowi larang para menteri bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan itu tidak baik. Tapi lebih baik lagi kalau ada langkah nyata, ditaatinya larangan itu, dan bila ada yang melanggar dengan dalih apapun diberi sanksi," ujarnya.
Ia yang juga merupakan Wakil Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendesak Jokowi untuk memberikan sanksi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bila masih menyuarakan penundaan pemilu.
Baca Juga: Terkait Penghapusan Madrasah di RUU Sisdiknas, Hidayat Nur Wahid: Kembali ke Masa Orde Baru
"Sebagai bukti keseriusan, PKS minta Jokowi berani beri sanksi terhadap menteri-menter, termasuk terhadap Menko Maves LBP, jika tak laksanakan arahan presiden dengan tetap ngotot suarakan tunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden," terangnya.
Tanggapan warganet
Warganet yang membaca cuitan HNW, turut memberikan komentar. Banyak dari mereka yang menuding orang nomor satu di Bumi Pertiwi tak berani memberikan sanksi.
"Berani gak ngasih sanksi ke menterinya atau cuma omdo. Buat pencitraan," tulis @tho***.
"Jangan terlalu berharap Pak. Sejak kapan pak Jokowi serius? Kalau pak Luhut yang bicara, baru bisa dipegang pernyataannya," tulis @Tan***.
"Mantap pak pake nunda pemilu ada prestasinya juga kaga ada, ngurus covid aja ga jelas," tulis @Dav***.
Kontributor: Sekar Wati
Berita Terkait
-
Geret MAN Insan Cendekia, Buktikan Madrasah Berprestasi, Hidayat Nur Wahid: Revisi RUU Sisdiknas
-
Wacana Perpanjangan 3 Periode Presiden Jokowi, Hidayat Nur Wahid Singgung Kenegarawanan SBY
-
Dikira akan Minta Solusi Masalah Minyak Goreng, PKS Kecewa dengan APDESI: Malah akan Deklarasi Dukung Jokowi 3 Periode
Terpopuler
- Selamat Datang Penyerang Keturunan Rp 15,6 Miliar untuk Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 6 Mobil Bekas untuk Keluarga di Bawah Rp50 Juta: Kabin Luas, Cocok untuk Perjalanan Jauh
- Pemain Keturunan Medan Rp 3,4 Miliar Mirip Elkan Baggott Tiba H-4 Timnas Indonesia vs Jepang
- Keanehan Naturalisasi Facundo Garces ke Malaysia, Keturunan Malaysia dari Mana?
- 5 Rekomendasi Mobil SUV Bekas Bermesin Gahar tapi Murah: Harga Rp60 Jutaan Beda Tipis dengan XMAX
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP Murah dari Merek Underrated: RAM hingga 12 GB, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
-
9 Mobil Bekas Tahun Muda di Bawah Rp100 Juta: Nyaman, Siap Angkut Banyak Keluarga
-
5 Mobil Bekas buat Touring: Nyaman Dalam Kabin Lapang, Tangguh Bawa Banyak Orang
-
6 Skincare Aman untuk Anak Sekolahan, Harga Mulai Rp2 Ribuan Bikin Cantik Menawan
-
5 Rekomendasi Mobil Kabin Luas Muat 10 Orang, Cocok buat Liburan Keluarga Besar
Terkini
-
Geliat Budidaya Perikanan PPU Terus Tumbuh, Jadi Penopang Ekonomi Kawasan IKN
-
65.004 Siswa di Kaltim Dapat Seragam, Tas, dan Sepatu Gratis
-
26 Ibu Meninggal dalam Sebulan, Kaltim Perkuat Sistem Kesehatan Ibu
-
Top-Up MLBB, FF, CODM Makin Hemat Pakai DANA Kaget!
-
DANA Kaget Bagi-bagi Saldo hingga Rp349 Ribu, Ini Trik Klaimnya