SuaraKaltim.id - Pada Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) menjadi cara pemerintah mengejar ketertinggalan cakupan imunisasi yang turun di masa pandemi Covid-19 kemarin.
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan akan melakukan imunisasi rutin. Yakni, Campak-Rubella dengan sasaran 111 ribu anak berusia 9 bulan hingga 12 tahun.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty mengatakan, program BIAN akan diluncurkan pada Rabu (18/5/2022) nanti di gedung Balikpapan Sport and Covention Center (BSCC) Dome oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.
“Ini sebenarnya imunisasi rutin, hanya saja selama pandemi Covid-19 pelaksanaannya bolong-bolong. Itu harus kita lengkapi kembali,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Senin (16/5/2022).
Dio, biasa Andi Sri Juliarty disapa menyebutkan, selama periode BIAN, satu dosis imunisasi Campak-Rubella akan diberikan terlepas dari status imunisasi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan target berdasarkan rekomendasi yang ditetapkan untuk masing-masing wilayah.
“Satu atau lebih jenis imunisasi akan diberikan untuk melengkapi status imunisasi anak usia kurang dari 5 tahun,” akunya.
Dia mengatakan, Covid-19 telah mengakibatkan cakupan imunisasi rutin lengkap anak di Kota Minyak menjadi rendah. Dampaknya ribuan anak di Kota Balikpapan berisiko lebih besar tertular penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seperti difteri, tetanus, campak, rubella dan polio.
“Kembali mengingatkan vaksinasi rutin anak yang dulu sudah jalan sebelum pandemi. Jangan sampai kembali muncul penyakit,” katanya.
Menurutnya, pelaksanaan BIAN tidak berbenturan dengan program vaksinasi Covid-19 karena sudah berjalan dengan interval waktu 1 bulan.
Baca Juga: 5 Momen Refal Hady Liburan di Jogja, Diminta Mampir ke Rumah Warga!
“Pelaksanaan vaksinasi rutin seperti campak, sebelumnya rutin dilakukan di sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas),” akunya.
Kemenkes kembali mengaktifkan 300.000 posyandu dalam rangka dukung progam bulan imunisasi anak nasional 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan pada 80.000 desa di seluruh Indonesia.
“Kita sudah amati, fasilitas kesehatan yang jumlahnya sekitar 300.000-an unit adalah posyandu yang sudah dibuat cukup lama, berjalan baik dan dikenal masyarakat di seluruh pelosok Indonesia,” ujar Menteri Kesehatan Budi pada keterangan persnya, dikutip dari sumber dan di hari yang sama.
Ia mengaku, kesulitan jika hanya mengandalkan puskesmas yang kurang lebih totalnya ada 10.000 untuk memfasilitasi layanan kesehatan ke 80.000 desa, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.
Untuk itu Kemenkes bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah mengaktifkan kembali posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan standar pada masyarakat.
Ia menjelaskan, nanti bakal ada 10 sampai 20 layanan kesehatan primer yang bisa diberikan oleh posyandu kepada masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Kemendagri Dampingi Bangkalan Susun Perda Pajak dan Retribusi yang Lebih Adaptif
-
DPR Minta Pendirian Pesantren Wajib Sertifikat Laik Fungsi
-
Menkum Supratman Tegaskan Penyidik TNI Hanya Tangani Anggota Sendiri di RUU Keamanan Siber
-
Belajar dari Tragedi Al Khoziny, Ahmad Ali Serukan Solidaritas dan Pengawasan Ketat Bangunan
-
Prabowo Dorong Meritokrasi di TNI: Kualitas Jadi Tolok Ukur, Bukan Senioritas