Terkait Normalisasi SKM, Isran Noor: Jadi Perhatian Serius Kami

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen memberikan dukungan untuk kegiatan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) di Samarinda.

Nromalisasi itu sudah masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Hal itu disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor belum lama ini.

"Penanganan Karang Mumus menjadi perhatian serius kami. Karena itu provinsi tetap memberikan dukungan pembiayaan. Kita ingin banjir bisa terus kita kurangi, kalau bisa sampai habis. Tidak sempat masuk ke rumah warga dan tidak lama-lama di jalanan airnya. Semua cepat masuk ke sungai karena sungainya sudah normal," katanya, melansir dari ANTARA, Jumat (12/8/2022).

Orang nomor satu di Kaltim itu mengatakan, pihaknya sudah menggelontorkan dana di APBD 2019 sebesar Rp 1,9 miliar dan APBD perubahan sebesar Rp 20 miliar, untuk program pengendalian banjir di Samarinda. Termasuk, untuk pengerukan sungai.

Baca Juga: Pertengahan Agustus Ini IKN Nusantara Groundbreaking

"Total dana untuk pengerukan Gang Nibung, penyempitan aliran sungai di belakang Pasar Segiri dan sejumlah titik lainnya mencapai Rp 21,9 miliar," sebutnya.

Ia meyakini, banjir yang terjadi di Samarinda, salah satunya diakibatkan oleh pendangkalan SKM yang sudah mencapai 75-80 persen. Dengan pengerukan, diharapkan arus air menjadi lancar sehingga air tidak meluap ke pemukiman dan jalan.

Pendangkalan terjadi akibat sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai. Bukan hanya sampah rumah tangga, tapi juga kulkas, meja kursi, bahkan ranjang pun disebut dibuang ke sungai.

"Sungai seperti berubah fungsi menjadi tong sampah raksasa," ujarnya.

Hingga 2022, normalisasi SKM Samarinda terus dikerjakan secara bertahap. Bekerjasama dengan Kodam VI Mulawarman, melalui Korem 091/Aji Surya Natakesuma.

Baca Juga: Isran Noor Sebut Samarinda dan Balikpapan Bakal Jadi Triangle Cities IKN Nusantara

Kegiatan di tahun ini menggunakan anggaran total senilai Rp 51 miliar yang bersumber dari 3 pihak. Yakni pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda.