SuaraKaltim.id - Wali Kota Bontang Basri Rase memberi toleransi waktu bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya rendah. Katanya ada, 5 OPD diberi waktu hingga penghujung 2022 ini untuk memaksimalkan seluruh anggaran.
Lima OPD dengan serapan rendah yakni, Dinas PUPR Kota Bontang realisasi program berada di angka 17,66 Persen. Posisi kedua Perkimtan dengan realisasi 32,44 Persen. Untuk posisi ke tiga Kesbangpol dengan realisasi 40,43 persen.
Kemudian l BPKAD dengan realisasi program 43,40 Persen. Terakhir, posisi Disporapar dengan realisasi 44,71 Persen.
"Kita berikan waktu lah mereka untuk mengejar ketertinggalan. Nilainya juga pasti berubah karena ini kan sudah mau akhir Agustus. Kita lihat sampai akhir tahun 2022," katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (31/8/2022).
Disinggung soal pertimbangan evaluasi kepala dinas yang serapan rendah, ia bergeming. Dirinya menyatakan, untuk proses mutasi tentu memiliki pertimbangan lain.
Ia menekankan,semua OPD diminta memaksimalkan program dengan anggarannya. Karena menurut Basri penilaian kinerja bisa maksimal pada Desember 2022.
Misalnya, kata Basri untuk PUPRK. Realisasi programnya bisa terlihat saat pengerjaan fisik rampung. Otomatis anggaran terhitung dapat diserap.
"Realisasi memang pasti terlihat rendah. Karena misalnya proyek fisik anggaran akan terserap ketika pembangunan sudah rampung. Kalau soal mutasi kita lihat nanti lah banyak faktor penilaian lain," pungkasnya.
Baca Juga: Keroyok Rekannya, 3 Pemuda di Bontang Selatan di Ringkus: Mereka Semua Baru Pulang dari Dugem
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
Pilihan
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
Terkini
-
Komunitas Pers Kutuk Intimidasi Jurnalis saat Aksi 21 April di Kantor Gubernur Kaltim
-
Demo Ribuan Massa Sempat Tak Digubris, Gubernur Rudy Mas'ud Akhirnya Buka Suara
-
7 Fraksi DPRD Kaltim Setuju Gulirkan Hak Angket Usut Kebijakan Rudy Mas'ud
-
Demo 21 April Ricuh, Massa Desak DPRD Kaltim Evaluasi Gubernur Rudy Mas'ud
-
Berakhir Ricuh, Polisi Halau Mundur Massa Aksi 21 April di Kantor Gubernur Kaltim