SuaraKaltim.id - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menerima Audiensi Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat Edwin Nurhadi bersama rombongan, Rabu (24/05/2023) pagi di Ruang Eksekutif Kantor Bupati, Tengggarong.
Dalam audiensi tersebut,orang nomor satu di Kukar itu didampingi Sekda Kukar Sunggono, Asisten III Setkab Kukar Wiyono, Kepala BPKAD Sukotjo, Kadis Koperasi dan UKM Tajudin dan hadir juga Kepala Bankaltimtara Amuniantoyo dan lainnya.
“Selamat datang di Kabupaten Kutai Kartanegara Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK beserta jajarannya,” sambutnya, dikutip di hari yang sama.
Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan Pemkab Kukar telah mengeluarkan kebijakan dalam mempermudah akses permodalan bagi masyarakat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Yakni, melalui program ‘Kredit Kukar Idaman’ tanpa anggunan atau bunga nol persen.
“Pemkab Kukar telah menyalurkan dana kredit Rp18 Miliar di Bankaltimtara untuk masyarakat yang membutuhkannya melalui Kredit Kukar Idaman. Tentunya ini akan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dalam menambah permodalan usahanya,” ujarnya.
Menurutnya, kemudahan akses permodalan bagi UMKM, salah satu langkah Pemkab Kukar dalam melawan rentenir yang begitu masif. Apalagi, di masyarakat dalam menjajakan permodalannya.
“Kredit Kukar Idaman ini sebagai bagian dalam melawan rentenir dengan memberikan kemudahan akses kredit permodalan bagi masyarakat dengan bunga nol persen melalalui Dinas Koperasi dan UKM yang disalurkan perbankan Bankaltimtara,” jelasnya.
Bahkan, ia berharap kehadiran OJK di Kukar dapat memberikan penguatan dari hasil evaluasi. Khususnya, terhadap program Kredit Kukar Idaman yang sudah dijalankan selama ini.
Kendati masih mengalami kendala, seperti belum secara masifnya disosialisasikan kepada masyarakat terutama peran perbankan Kaltimtara.
Baca Juga: Kabar untuk Warga Samboja, Pesta Laut Pesisir Nusantara Jadi Event Rutin di Kukar
“Saya berharap dari hasil evaluasi, OJK dapat memberikan penguatan dan arahan terkait Kredit Kukar Idaman termasuk kredit yang menyasar pada kelompok tani. Ini sangat dibutuhkan masyarakat, bahkan pemkab Kukar siap menambah pagu anggarannya,” tuturnya.
Sementara itu Direktur Inklusi Keuangan OJK Pusat Edwin Nurhadi mengapresiasi atas program yang luar biasa pemkab Kukar melalui Kredit Kukar Idaman dengan bunga nol persen bagi masyarakat.
“Saya mengapresiasi atas kebijakan bapak bupati dalam memberikan kemudahan akses kredit permodalan bagi UMKM di Kukar. Tentunya ini menjadi rool model secara nasional dan harus terus didukung dalam pengembangannya,” kata Edwin mengungkapkan kegembiraannya bisa berkunjung ke Kukar.
Bahkan dikatakan Ediwin, apa yang diprogramkan bupati harus terus di dorong. Termasuk, dalam memastikan ekosistem keuangan pedesaan.
Tujuannya, agar masyarakat tidak terjebak dalam pinjaman online (Pinjol) ilegal. Serta, rentenir lainnya.
“Perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat hingga level bawah dalam akses keuangan, bila diperlukan dapat dibentuk 1 (satu) desa 1 (satu) agen keuangan, sehingga memudahkan masyakat dalam mengakses informasi Kredit Kukar Idaman dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat,” demikian saran Edwin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'