SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berhasil meraih penghargaan terkait penilaian indeks kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Proaktif terbaik ke dua tingkat kabupaten se-Indonesia. Penghargaan itu dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kukar Aspianur Sandi yang diserahkan Kepala LKPP Republik Indonesia Hendrar Prihadi, pada pelaksanaan rakor unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah tahun 2023 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (24/05/2023) lalu.
Aspianur Sandi mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan seluruh pihak. Sehingga wilayah yang masuk ibu kota negara (IKN) itu bisa meraih hasil terbaik yang diharapkan.
Menurutnya, capaian tersebut adalah bagian dari semangat membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan transparan. Hal itu sesuai dengan visi misi ke 1 Kukar Idaman.
Baca Juga: Peningkatan Infrastruktur, Jalan Kayu Ulin di Desa Muara Muntai Ilir Kukar Bakal Disemenisasi
"Yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani," jelasnya, disadur Rabu (31/05/2023).
Lebih lanjut, dirinya berharap kerja kolaborasi seluruh pihak. Sehingga meraih hasil yang diharapkan tersebut bisa terus dipertahankan, dan ditingkatkan kedepannya.
Baginya, tak ada sebuah capaian yang bisa diraih secara maksimal bila dikerjakan sendiri.
“Alhamdulillah, kami ucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama seluruh pihak, terutama kepada Pak Sekda (H Sunggono-red), para asisten, rekan-rekan kepala bagian, subkoor dan kassubag dilingkungan Pemkab Kukar, sehingga Kabupaten Kukar meraih hasil yang diharapkan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar yang telah ikut berperan aktif dalam melaksanakan pengadaan melalui sistem digitalisasi.
Baca Juga: Sapi Kurban di Kukar Harganya Sampai Setara Motor Matic Baru
“Saat ini kita lagi mempersiapkan agar penilaian kita naik ke level empat, kita juga menghimbau kedepannya nanti tidak ada lagi OPD-OPD itu paket-paketnya yang offline (manual-red),” ungkapnya.
Sementara itu, Hendrar Prihadi mengatakan ada beberapa kriteria yang dijadikan alat penilaian dalam memberikan penghargaan tersebut, salah satunya UKPBJ telah mencapai tingkat kematangan Proaktif di tahun 2022.
“Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2022 bernilai Baik, dengan skor lebih dari 70. Dan yang terpenting adalah Pimpinan tertinggi pada kementerian/lembaga/Pemda tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi perhatian publik,” ucapnya.
Sekedar informasi, adapun terbaik pertama diraih oleh Kabupaten Badung (Bali) dan terbaik ketiga diraih oleh Kabupaten Buleleng.
Berita Terkait
-
BRI Raih Penghargaan Internasional Berkat Transformasi Digital Melalui BRIAPI
-
5 Potret Syifa Hadju Tampil Memukau Hadiri Penghargaan, Tak Lupa Ucapkan Terima Kasih pada El Rumi
-
Terapkan Bisnis Berkelanjutan Unilever Indonesia Raih "The Best Listed Company Based on ESG Score"
-
Daftar Lengkap Pemenang Korea Grand Music Awards Hari Pertama dan ke-2
-
8 Potret Cinta Laura Raih Penghargaan Most Inspiring Youth 2024 di YPP Award, Inspiratif!
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
Investigasi Kekerasan di Paser: Polisi dan Tokoh Adat Serukan Kedamaian
-
Nyawa Masyarakat Adat Paser Melayang, Massa Demo Minta Pj Gubernur dan Kapolda Kaltim Dicopot
-
Komersialisasi Bandara IKN Tunggu Revisi Perpres 131/2023, Kata Wamenhub Suntana
-
Tim Resmob Tangkap Pelaku Pembunuhan Tragis di Morowali yang Kabur ke Kaltim