SuaraKaltim.id - Realiasi rencana pemekaran wilayah di Kota Bontang nampaknya belum akan terwujud dalam waktu dekat. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru bisa memulai proses itu di 2025 mendatang.
Dalam perencanaan Pemkot Bontang, pemekaran akan membentuk 8 kelurahan baru. Di antaranya, Loktuan Raya, Bukit Indah, Bukit Sekatup Damai, Tanjung Limau, Telihan Indah, Nyerakat Lestari, Pesisir Lestari, dan Kelurahan Berbas Ulu.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota (Sekdakot) Bontang Syaifullah mengungkapkan, pemkot telah berkonsultasi dengan Kemendagri. Berdasarkan pertemuan itu, hanya Kelurahan Bontang Lestari yang memenuhi syarat pemekaran.
Syarat itu mengacu pada luas wilayah. Untuk diketahui, Bontang Lestari akan dimekarkan menjadi 2 kelurahan baru, yaitu Nyerakat Lestari dan Pesisir Lestari.
Baca Juga: Pekerja Proyek Pembangunan Gapura Gedung Disporapar Bontang Jatuh Tersetrum Kabel saat Bekerja
"Memang saat ini hanya Bontang Lestari yang memenuhi syarat. Bisa diproses usulan pemekaran di 2025 pasca pemilu sama Kemendagri," katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa (21/11/2023).
Kendati begitu, luas wilayah bukan satu-satunya syarat pemekaran. Pengajuan bisa diterima asalkan Pemkot mendapat dukungan dari Kementerian lain. Misalnya Kementerian BUMN dan Kementerian Pertahanan.
Mengingat Bontang diapit dua perusahaan besar seperti Badak LNG dan PT Pupuk Kaltim, Pemkot akan meminta dukungan ke Kementerian BUMN.
Ia optimistis dukungan itu bisa diberikan. Apalagi perusahaan yang ada di Bontang masuk sebagai obyek vital nasional.
"Maka dari itu kami akan minta dukungan dari Kementerian untuk bisa tetap dimekarkan 8 kelurahan," katanya.
Sembari menyiapkan permintaan dukungan, saat ini Pemkot dan DPRD Bontang tengah menggodok Raperda pemekaran wilayah. Termasuk dengan rencana pemekaran wilayah Bontang menjadi 4 kecamatan.
Baca Juga: Duh, 4 Kali Diperpanjang, Beasiswa Bontang Sepi Pendaftar
Pemkot Bontang katanya, akan menambah kecamatan baru. Yaitu, Bontang Timur.
"Kalau di tataran Pemkot Bontang dan DPRD sedang membahas juga sampai saat ini," tutupnya.
Berita Terkait
-
Warga Mengeluh soal Pelayanan, Rano Karno Siapkan Solusi Pemekaran Wilayah jika Menang Pilkada
-
Cek Fakta: Ida Dayak Gelar Pengobatan di Bontang Agustus 2024, Benarkah?
-
Kabupaten Kepulauan Nias Disebut Layak Jadi Provinsi Baru? Begini Kata Legislator PDIP
-
Viral, Diduga Masalah HP, Puluhan Remaja Keroyok Karyawan Kafe di Bontang
-
24 Tahun Penantian, Bogor Barat Akhirnya Menuju Pemekaran
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Tax Amnesty Dianggap Kebijakan Blunder, Berpotensi Picu Moral Hazard?
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
Terkini
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Generasi Z hingga Baby Boomers: Isran-Hadi Dominasi Survei Poltracking
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Kejar Mimpi di Samarinda: Konser CIMB Niaga Angkat Talenta Lokal
-
Pembagian Uang di Dome Balikpapan, Irma Suryani: Murni Kebiasaan, Bukan Kampanye