Pemekaran Wilayah di Bontang Belum Bisa Terwujud Dalam Waktu Dekat

SuaraKaltim.id - Realiasi rencana pemekaran wilayah di Kota Bontang nampaknya belum akan terwujud dalam waktu dekat. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru bisa memulai proses itu di 2025 mendatang. 

Dalam perencanaan Pemkot Bontang, pemekaran akan membentuk 8 kelurahan baru. Di antaranya, Loktuan Raya, Bukit Indah, Bukit Sekatup Damai, Tanjung Limau, Telihan Indah, Nyerakat Lestari, Pesisir Lestari, dan Kelurahan Berbas Ulu.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota (Sekdakot) Bontang Syaifullah mengungkapkan, pemkot telah berkonsultasi dengan Kemendagri. Berdasarkan pertemuan itu, hanya Kelurahan Bontang Lestari yang memenuhi syarat pemekaran.

Syarat itu mengacu pada luas wilayah. Untuk diketahui, Bontang Lestari akan dimekarkan menjadi 2 kelurahan baru, yaitu Nyerakat Lestari dan Pesisir Lestari.

"Memang saat ini hanya Bontang Lestari yang memenuhi syarat. Bisa diproses usulan pemekaran di 2025 pasca pemilu sama Kemendagri," katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa (21/11/2023).  

Kendati begitu, luas wilayah bukan satu-satunya syarat pemekaran. Pengajuan bisa diterima asalkan Pemkot mendapat dukungan dari Kementerian lain. Misalnya Kementerian BUMN dan Kementerian Pertahanan.

Mengingat Bontang diapit dua perusahaan besar seperti Badak LNG dan PT Pupuk Kaltim, Pemkot akan meminta dukungan ke Kementerian BUMN.

Ia optimistis dukungan itu bisa diberikan. Apalagi perusahaan yang ada di Bontang masuk sebagai obyek vital nasional.    
 
"Maka dari itu kami akan minta  dukungan dari Kementerian untuk bisa tetap dimekarkan 8 kelurahan," katanya. 

Sembari menyiapkan permintaan dukungan, saat ini Pemkot dan DPRD Bontang tengah menggodok Raperda pemekaran wilayah. Termasuk dengan rencana pemekaran wilayah Bontang menjadi 4 kecamatan.

Baca Juga: Pekerja Proyek Pembangunan Gapura Gedung Disporapar Bontang Jatuh Tersetrum Kabel saat Bekerja

Pemkot Bontang katanya, akan menambah kecamatan baru. Yaitu, Bontang Timur. 

"Kalau di tataran Pemkot Bontang dan DPRD sedang membahas juga sampai saat ini," tutupnya.