Tertinggi di Kalimantan, UMP Kaltim 2024 Naik 4,98 Persen

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 2024 nanti. Yakni sebesar Rp 3.360.858.

Kenaikan ini mencerminkan peningkatan sebesar 4,98 persen dari UMP 2023, menurut pernyataan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Dalam konferensi pers yang diadakan di Pendopo Odah Etam pada Selasa (21/11/2023), ia menjelaskan UMP 2024 ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

"Atau lebih di perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan struktur dan skala upah yang ada," katanya, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (21/11/2023).

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai jabatan, berhak menerima upah yang lebih tinggi dari upah minimum.

Baca Juga: Pemilik Harimau Penerkam Pekerja Berinisial A, Dipelihara Secara Pribadi dan Ilegal

Ia juga menegaskan, perusahaan yang telah memberikan upah di atas UMP tidak diperkenankan untuk mengurangi atau menurunkan upah yang telah ditetapkan.

"Keputusan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024," tambahnya.

Secara regional, UMP Kaltim 2024 tetap menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Kalimantan Barat (Kalbar) dengan UMP Rp 2.702.616 dan Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan UMP Rp 3.282.812.

"Kami melakukan perbandingan ini sesuai arahan dari menteri, untuk memastikan tidak terjadi ketimpangan yang signifikan antarprovinsi," jelasnya.

Rozani Erawadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, menambahkan bahwa pihaknya telah mempertimbangkan aspirasi buruh yang sebelumnya menggelar unjuk rasa, menuntut kenaikan UMP sebesar 15 persen.

Baca Juga: Akmal Malik Dukung Pembangunan Bumi Perkemahan di Sekitar IKN

"Kami telah mendengar suara mereka dan melakukan konsultasi dengan Dewan Pengupahan Kaltim serta APINDO. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan kesepakatan bersama," ucap Rozani.