SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menggelontorkan anggaran senilai Rp 34,8 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk pelaksanaan tahapan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 nanti.
Anggaran hibah ini sudah diteken di APBD-Perubahan 2023 oleh Pemkot Bontang dan penyelenggara pemilu. Saat ini, dana tersebut masih menunggu pencairan untuk kedua instansi.
Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Sony Suwito mengatakan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu sudah diteken. Dana ini diperuntukkan untuk membiayai hajatan Pilkada nanti.
"Saya lupa rincianya, cuman sudah kita teken NPHD di APBD-Perubahan ini," ungkap Sony, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Kamis (23/11/2023).
Baca Juga: Partai Golkar Bontang Target Menang di Pilkada 2024, Ajukan Nama Neni Moerniaeni dan Andi Faizal
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris KPU Bontang Bambang Ramadhani mengatakan, alokasi anggaran yang diterima dari Pemkot Bontang sebesar Rp 25,6 miliar.
Dana itu rencananya akan dimanfaatkan untuk operasional pembentukan petugas ad-hoc, sosialisasi dan bimbingan teknis serta kampanye pasangan calon hingga hari pencoblosan. Kendati begitu, hingga saat ini KPU Bontang masih menunggu pengesahan Peraturan KPU yang terbaru.
"Sebelum disahkan PKPU terbaru, anggaran itu belum bisa digunakan," ungkap Bambang.
Di lokasi terpisah, Ketua Bawaslu Bontang Aldy Altrian mengatakan, kucuran anggaran dari Pemkot Bontang untuk Pilkada 2024 sebesar Rp 9,2 miliar.
Berbeda dengan KPU Bontang, untuk honor petugas adhoc seperti pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibayar dengan skema cost sharing dengan Bawaslu Provinsi Kaltim.
Baca Juga: Pemkot Bontang Bakal ke Guangzhou, Terima Penghargaan untuk Kapal Si Geo
"Untuk operasional jajaran pengawas di kami (Bawaslu Kota). Begitupun dengan sosialisasi dibebankan ke Bawaslu Bontang tapi khusus honor berbagi dengan provinsi," bebernya.
Lebih lanjut, untuk pengawasan pemilu saat ini Bawaslu menitikberatkan pada agenda pencegahan. Pencegahan perlu pelibatan seluruh pihak, sehingga agenda sosialisasi akan ditingkatkan ke seluruh lapisan.
Berita Terkait
-
Kampanye di Kepulauan Seribu, Rano Karno Janjikan Bangun SPBU Terapung: Insyaallah
-
Idenya Bikin Bilik Curhat Panen Hujatan, RK: Yang Mencemooh Memang Tak Stres, tapi yang Diam Banyak
-
Berkali-kali Mangkir Kasus Seksis 'Janda Kaya', Suswono Masih Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu
-
Suara Pendukung Anies jadi Rebutan di Pilkada Jakarta, HNW: Tak Perlu Ada Dikotomi Anak Abah atau Bukan!
-
Pramono Blusukan ke 2 Pulau di Kepulauan Seribu, Nelayan Rata-rata Ngeluh Susah Isi BBM
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Pindad Segera Produksi Maung, Ini Komponen yang Diimpor dari Luar Negeri
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
Terkini
-
Kritik Dinasti Politik di Pilgub Kaltim, DEEP: Kepentingan Publik Bisa Tersisih
-
Akmal Malik Dorong Pemerintah Daerah Dukung Produk UMKM Berau ke Pasar Nasional
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
OTT KPK Berujung Buron, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Masih dalam Pencarian
-
Netizen Kritik Debat Pilkada PPU yang Sepi Argumen, Dinilai Sekadar Formalitas