SuaraKaltim.id - Nama Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang tercatat sebagai warga miskin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2023 ini.
Kepada Klik Kaltim, pria yang akrab disapa BW ini dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir tidak pernah merasa didatangi petugas dari BPS.
Namun ujuk-ujuk namanya tercatut sebagai warga miskin dengan kategori miskin di Bontang. Artinya ada indikasi data yang dikeluaroan BPS ini tidak tepat alias ngawur.
"Saya dapat informaai dari Dissos-PM. Ada nama saya tercatat masuk daftar orang miskin. Lengkap ada NIK KTP. Tapi saya merasa tidak pernah didatangi sama petugas BPS. Ini data sangat ngawur," ucap Bakhtiar Wakkang, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (22/11/2023).
Baca Juga: Kepala Disporapar Bontang Tegur Keras Kontraktor Pengerja Gapura: Hari Itu Saya Langsung Panggil
Selain dirinya ada beberapa profesi lain yang masuk kategori miskin dengan tingkat ekstrim. Seperti ASN, pengusaha dan yang lainnya.
Harusnya BPS bisa memvalidasi data agar bisa menjadi akurat. Jangan sampai ada indikasi permainan data. Lebih menyakitkan lagi ketika ada orang yang dalam kategori miskin justru tercatut namanya sebagai otang mampu.
"Ini bagaimana variabelnya kok bisa keliru. Saya rasa BPS Bontang harus segera memberikan klarifikasinya. Saya sudah telpon tapi belum direspons," sambungnya.
Diakhir BW menyebut akan memanggil BPS Bontang dalam waktu dekat. Dirinya harus cepat mendapatkan klarifikasi agar ini tidak terulang kembali.
"Saya rencana panggil senin pekan depan," ucapnya.
Baca Juga: Pemekaran Wilayah di Bontang Belum Bisa Terwujud Dalam Waktu Dekat
Dikonfirmasi terpisah Kepala BPS Bontang Widiantono menapik adanya informasi data kemiskinan ekstrem yang mencatut nama salahnsagu Anggota DPRD.
Kepada Klik Kaltim Widi mengaku BPS tidak pernah mengeluarkan data kemiskinan ekstrim. Apalagi mencatut name by address.
"Kami luruskan yah. BPS tidak pernah mengeluarkan data kemiskinan ekstrem. Apalagi sampai by name by address," ucap Widiantono.
Survei terakhir yang dilakukan ialah registrasi sosial ekonomi (Reksosek). Itu pun bukan berdasarkan kemiskinan. Melainkan mendata seluruh penduduk Indonesia.
Kemudian data itu akan diranking dari segi atas paling tataran bawah. Berdasarkan kriteria baik aset, ekonomi, spsial dan rumah tangga.
Bahkan data kemiskinan pun yang dikeluarkan ialah data persentase. Tidak spesifik bagian nama seseorang warga. Karena secara porsi BPS tidak khusus mencatat data kemiskinan Ekstrim.
"Jadi bukan BPS. Tapi mungkin bisa jadi dari Kemensos melalui program DTKS. Atau data dari Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim (PPKE) dari Kementrian PMK," sambungnya.
Berita Terkait
-
Perekonomian Jakarta Triwulan III 2024 Melesat 4,93 Persen, Apa Pemicunya?
-
Profil Hamish Daud, Suami Raisa yang Konsultasi Soal Kasus Pencemaran Nama Baik
-
Siapa Nama Asli Tiko Anak Ibu Eny? Dipuji Amanah Gunakan Donasi hingga Bikin Agus Salim Kena Sentil
-
Ide Nama Anak Perempuan yang Lahir pada Bulan November
-
Meski Turun, Jumlah Orang Nganggur di Indonesia Capai 7 Juta
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
Pilihan
-
Kondisi Sepak Bola NTT, Dapil Anita Jacoba Gah yang Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Juta RAM 8 GB Terbaik November 2024
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Trump Menang Pilpres AS, Beli Saham Ini Sejak 6 Bulan Lalu Bisa Cuan 191 Persen
-
Ini Kriteria UMKM yang Utangnya di Bank Bisa Dihapus
Terkini
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Izin Kampanye di GOR Kadrie Oening Dihambat, Tim Isran-Hadi Protes Keras
-
Aroma Ketidakadilan di Debat Pilkada Kaltim? Tim Hukum Isran-Hadi Desak Transparansi KPUD
-
Beasiswa dan Sertifikasi, Program Isran Noor Dapatkan Respon Positif dari Gen Z
-
Inovasi Pertanian di Kutim Dinilai Krusial untuk Pasokan Pangan IKN