Ada OTT di Kaltim, Akmal Malik: Kita Sudah Bicara Kepada Semua OPD

SuaraKaltim.id - Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik merespons Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Benua Etam.

Ia menyebut sudah ada pembicaraan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD). Khususnya bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Kita sudah bicara kepada semua OPD untuk lebih bekerja sesuai dengan SOP yang ada," kata Dirjen Otda Kemendagri ini, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin (27/11/2023).

Ia menegaskan, pengadaan barang dan jasa diminta sesuai aturan maupun mekanisne yang berlaku. Akmal Malik akan terus berkomunikasi ke OPD dan pemerintah kabupaten/kota agar mencegah terjadinya hal tidak diinginkan.

Baca Juga: Terdapat OTT, Kondisi Kantor BPJN Kaltim Lengang, Jurnalis Dilarang Masuk oleh Penjaga

"Kemudian, kita akan segera menyurati semua Kabupaten/Kota dan OPD untuk membenahi mekanisme pengadaan barang dan jasanya," ucapnya.

Akmal Malik menegaskan, tidak bisa memastikan keterlibatan dinas terkait OTT KPK. Ia mendukung penuh penegakkan korupsi oleh KPK.

Ia berharap tidak ada dari OPD atau pemerintah kabupaten/kota yang terlibat terkait kasus yang melibatkan oknum Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim tersebut.

"Saya tidak bisa memastikan (ada terlibat atau tidak), biarkan kasus ini berkembang, kemana arahnya. Kita support semua kinerja penegak hukum," tandas Akmal Malik.

Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka pasca giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor BBPJN Kaltim di Balikpapan. Kasusnya adalah dugaan suap terkait proyek jalan di wilayah Kabupaten Paser di 2023 senilai Rp 50,8 miliar.

Baca Juga: OTT KPK di Kaltim, Wakil Ketua Sebut Pihak yang Ditangkap Bisa Saja Bertambah

Kelimanya memakai rompi oranye ‘tahanan KPK’ saat dihadirkan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11/2023) dini hari lalu.

Lima orang itu terdiri dari pejabat di BBPJN Kaltim serta pihak swasta yang ditangkap saat OTT KPK pada Kamis (23/11/2023) lalu.

KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap Penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka. Kasus ini terungkap dari giat OTT pada Kamis 23 November 2023. 

Tim KPK mengamankan 11 orang termasuk lima di antaranya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka ini ditangkap KPK di kantor BBPJN Kaltim, yang berlokasi di Gedung Squash Balikpapan, Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan Selatan.

Turut diamankan uang tunai sejumlah sekira Rp 525 juta sebagai sisa dari nilai Rp 1,4 miliar yang diberikan kepada pelaku. KPK menyampaikan ada manipulasi e-Katalog, di mana sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BBPJN Kaltim memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan nasional di Provinsi Kaltim.

Lingkup wilayah kerja BBPJN Kaltim di antaranya Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Di 2023, sesuai dengan e-Katalog dianggarkan dana yang bersumber dari APBN untuk pengadaan jalan nasional wilayah I di Provinsi Kaltim.

Di antaranya, peningkatan jalan Simpang Batu-Laburan dengan nilai Rp 49,7 miliar dan preservasi jalan Kerang-Lolo-Kuaro dengan nilai Rp 1,1 miliar.

Untuk kedua proyek tersebut, tersangka RF saat proyek itu dilakukan menjabat Kepala Satuan Kerja BBPJN Kaltim tipe B, dan RS ditunjuk selaku PPK.

Agar dapat dimenangkan dalam proyek tersebut, NM, ANR, dan HS melakukan pendekatan termasuk komunikasi yang rutin kepada RS dengan janji dan kesepakatan adanya pemberian sejumlah uang.

Kelima tersangka OTT KPK kemarin adalah:

1. Direktur CV Bajasari (BS) Nono Mulyatno (NM);

2. Pemilik PT Fajar Pasir Lestari (FPL) Abdul Nanang Ramis (ANR);

3. Staf FPL Hendra Sugiarto (HS);

4. Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim tipe B, Rahmat Fadjar (RF)

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Kaltim, Riado Sinaga (RS).