SuaraKaltim.id - Belajar dari pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan ketika ada masalah, Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Indonesia jangan sampai melakukan hal serupa.
Pernyataan itu disampaikan Anies, saat merespons pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait rencana kepindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam debat pertama Pilpres 2024 di halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/203) malam.
"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan," kata Anies.
Dijelaskan Anies, awalnya pemerintah kolonial Belanda berpusat di daerah Kota Tua, Jakarta. Namun, karena di wilayah itu permukaan tanahnya turun, mereka memindahkan ke arah selatan dan membangun pusat pemerintahan di sekitar kawasan yang sekarang berdiri Monumen Nasional (Monas).
Menurut mantan Gubernur DKI itu, Jakarta memiliki masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk. Jika persoalan itu ditinggalkan dengan memindahkan Ibu Kota ke IKN, maka masalah di Jakarta tidak akan otomatis terselesaikan.
Adapun menurut Anies, kontribusi kemacetan akibat ASN di Jakarta hanya menyumbang 4-7 persen. Sehingga migrasi ASN ke IKN baru menurutnya tidak akan mengurangi kemacetan secara signifikan.
Selain itu, jika yang pindah hanya pemerintahannya saja, Anies yakin keluarga para ASN dan pusat bisnis masih tetap berada di Jakarta. Maka Jakarta masih tetap ada permasalahan.
"Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan, tak otomatis membuat selesai,” ujar Anies.
Maka dari itu, Anies menilai bahwa permasalahan di Jakarta harus diselesaikan antara lain dengan mengatasi masalah transportasi umum dan menambah pembangunan taman.
Baca Juga: Bermalam Bersama di Pesantren, Ustadz Abdul Somad Jadi Tahu Karakter Kepimimpinan Anies Baswedan
"Dan itu dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang aman nyaman," katanya.
Anies juga menilai, saat itu yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan bukanlah Istana Presiden, melainkan beberapa kebutuhan mendasar yakni bangunan sekolah.
"Terkait IKN, ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan membangun sekolah yang rusak sangat banyak," katanya.
"Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita bangun sebuah Istana untuk Presiden, dimana rasa keadilan kita?" lanjut Anies.
Berita Terkait
-
Gibran Minta Maaf atas Sikapnya saat Debat, Janji Nggak Akan Terulang Lagi?
-
Pemkab PPU Siapkan 10 Proyek Strategis untuk Penunjang IKN
-
Prabowo Dinilai Kembali ke Karakter Asli, Gemoy Hanya Pencitraan?
-
Debat Cawapres Paling Ditunggu, Rocky Gerung Sebut Mahfud MD Akan Kesulitan Hadapi Gibran, Alasannya?
-
Pembangunan IKN Dinilai Terburu-buru dan Tidak Libatkan Publik, Timnas AMIN: Apakah Harus Sebesar Itu?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
AYIMUN Samarinda Chapter 2025 Siapkan Generasi Muda Jadi Calon Pemimpin Global
-
Kaltim Jamin Stok Pangan Aman, Harga Terpantau Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru
-
Persagi Siap Tugaskan Ahli Gizi untuk MBG di Seluruh Pelosok Indonesia
-
Alat Kebencanaan Disiagakan untuk Hadapi Cuaca Ekstrem di Kaltim
-
Warga Kaltim Diminta Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi