SuaraKaltim.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau menerima laporan dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon legislatig (Caleg) daerah pemilihan (Dapil) I Tanjung Redeb. Bawaslu sigap melakukan patroli dan meminta dukungan masyarakat untuk melapor jika menemukan praktik politik uang.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Berau, Tamjidillah Noor. Ia mengatakan, setelah mendapat informasi tersebut, pihaknya langsung turun ke lapangan, namun tidak menemukan hal-hal yang diduga tindakan politik uang tersebut.
la menuturkan, hingga jelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 pada 14 Februari mendatang, Bawaslu bersama sentra gabungan yang terdiri dari Kejaksaan dan kepolisian terus melakukan patroli di seluruh wilayah Berau.
"Bawaslu kecamatan juga melakukan patroli, sama dengan jajaran di tingkat kecamatan," katanya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (12/02/2024).
la juga menyampaikan, pihaknya masih berupaya melakukan pengembangan terkait politik uang ini.
"Bawaslu tetap terus melakukan pemantauan sampai jelang hari pemungutan suara, imbuhnya.
Ia pun mengimbau, agar masyarakat tetap waspada dan ia juga meminta dukungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pesta demokrasi untuk menyampaikan jika ada praktik politik uang.
"Politik uang di masa tenang tentunya itu merupakan tindak pidana. Yang jelas, apabila ada hal-hal yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana pemilu di masa tenang akan dikenakan sanksi tegas," tuturnya.
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15/2023 mengenai Kampanye Pemilihan Umum, masa tenang kampanye Pemilu 2024 dimulai tiga hari sebelum pemungutan suara.
Baca Juga: Bawaslu Paser Libatkan Kades Bersihkan Algaka di Masa Tenang
Dalam aturan KPU tersebut, Tamjidillah menjelaskan, bahwa masa tenang adalah periode di mana tidak diperbolehkan melakukan aktivitas kampanye pemilu.
Dengan demikian, peserta pemilu dilarang keras untuk melakukan kampanye pemilu dalam bentuk apapun selama masa tenang yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Februari.
Selama masa tenang ini, media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran juga diwajibkan untuk tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang dapat diinterpretasikan sebagai upaya mempengaruhi hasil pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.
"Pelanggaran terhadap ketentuan masa tenang kampanye Pemilu 2024 dapat dikenakan sanksi pidana dan denda yang bervariasi sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelasnya.
Adapun larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama masa tenang kampanye Pemilu 2024 yaitu larangan untuk lembaga survei. Dimana lembaga survei ini dilarang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu.
Selanjutnya, larangan untuk peserta pemilu 2024 selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Insiden Bendera Terbalik saat Upacara HUT RI ke-80, Paskibraka Menangis Histeris
- Jay Idzes Masih Cadangan, Eliano Reijnders Sudah Gacor
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Agustus: Ada 10.000 Gems dan Pemain 108-111 Gratis
- Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Jawa Rp 347,63 Miliar Diincar AC Milan
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 17 Agustus: Klaim Skin Itachi, Diamond, dan Item 17-an
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Memori 512 GB Harga di Bawah Rp 5 Juta, Pilihan Terbaik Agustus 2025
-
Carut Marut Penyelenggaraan Haji RI Mulai Kuota Hingga Transparansi Dana
-
Berani Banget! Alex Pastoor Bikin Heboh Publik Belanda Gegara Ucapannya
-
10 HP Kamera Terbaik Agustus 2025, iPhone Kalah dari Merek Ini
-
Fakta Unik A-Z Padel: Olahraga Hits yang Bikin Penasaran
Terkini
-
Proyek Rp 200 Miliar Ditunda, Bontang Kuala Dapat Prioritas Polder
-
Hadapi IKN, Pemkab PPU Ajukan Pemekaran Dua Kecamatan
-
Digitalisasi Layanan Publik: Sakti Gemas Hadir di Kalimantan Timur
-
Pulau Miang Lirik Wisata Hiu Paus, Magnet Baru Bahari Kutim
-
Menjaga IKN, Pemkab PPU Tegas Tertibkan Tambang Galian C Ilegal