Suara Masyarakat Sepaku: Banjir, IKN, dan Masa Depan yang Tak Pasti

"Jadi sebenarnya, situasi kerentanan wilayah itu ketika kemudian negara memutuskan memindahkan ibu kota di wilayah tersebut, pasti pembangunannya skala besar," sambungnya.

Lebih lanjut katanya, pembangunan IKN bukan diakomodir pada perencanaan ruang sebelumnya. Melainkan pada perencanaan ruang yang mengikuti keputusan politik.

Baginya, kajian lingkungan hidup strategis untuk IKN, secara sederhana dilakukan pasca pemutusan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke PPU.

"Ada banyak hal yang sebenarnya itu adalah analisa-analisa substansi, seperti analisa KLHS, (lalu analisa) kesesuaian dengan tata ruang, (semua) itu mengikuti keputusan politik. Basisnya bukan saintifik, bukan ekologis, tetapi keputusan politik dengan kepentingannya."

Baca Juga: Drama IKN, 9 Tersangka Dibebaskan Jelang Ramadhan, Proses Hukum Berlanjut

"Itu yang salah dan itu yang terjadi di IKN. Kalau kemudian ditanya apakah penataan ruangnya berkesesuaian dengan pemindahan ibu kota, bisa jadi iya. Karena perda tata ruangnya mengalami perubahan, pasti dia mengikuti soal keputusan politik tadi," lanjutnya.

Dia menegaskan, secara fungsi dan status ruang PPU sudah tidak cocok lagi. Ditambah, dengan beban pembangunan ibu kota baru yang yang menurutnya pembangunan infrastrukturnya terjadi masif.

Dia menuding, pemerintah belum punya konsep pembangunan kota yang tidak berbasis infrastruktur besar. Bagi wanita yang biasa disapa Uli ini, hampir rata-rata semua kota-kota besar di Indonesia basisnya adalah infrastruktur besar.

"Pasti itu yang akan dilakukan ke IKN, dan berdampak buruk kepada lingkungan," singkatnya.

Seperti diketahui proses pembangunan IKN ini kemudian mendorong perluasan pembukaan lahan hampir 14 ribu hektare dalam waktu 6 bulan untuk pembangunan infrastruktur, disinggung soal apa dampak terbesarnya bagi lingkungan di rentang waktu 5 tahun ke depan, dia menyebut hal pertama adalah deforestasi.

Baca Juga: Suara dari X, Kematian Pesut Mahakam dan Dampak Pembangunan IKN

Dia menyinggung, soal logika pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Yakni, karena Jakarta sudah mengalami kebangkrutan secara ekologis, baik banjir dan sebagainya sudah sering terjadi di wilayah tersebut.

"Cerita itu akan terjadi di PPU. Di lokasi di mana ibu kota baru berada," tegasnya.

Bicara soal dampak lingkungan ikutan di wilayah lain juga disampaikan Uli. Dia mencontohkan, ketika membangun infrastruktur misalnya wilayah perkantoran di IKN.

Di mana, gedung-gedung pemerintah pasti membutuhkan material, baik batu, semen, dan lain sebagainya. Baginya hal tersebut secara otomatis akan membesarkan ekstrasi batu di wilayah-wilayah lain.

"Yang saya tahu, kerjasama yang sudah kebangun antara Gubernur Kalimantan Timur dan Gubernur Sulawesi Tengah untuk saling bertukar sumber daya. Sulteng akan mengirimkan batu-batu sebagai material pembangunan. Nah itu adalah dampak lingkungan ikutan di wilayah lain yang kemudian diekstraksi sumber dayanya untuk menunjang sistem pemerintahan dan kehidupan di IKN. Belum lagi misalnya, untuk kebutuhan energi yang akan dibangun PLTA Kayan di Kaltara (Kalimantan Utara)," terangnya.

Dia mengatakan, PLTA Kayan energinya bukan untuk masyarakat Kaltara, tetapi didistribusikan untuk IKN. Maka, baginya, akan banyak persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan di wilayah lain bukan hanya lokasi di IKN saja.