Suara Masyarakat Sepaku: Banjir, IKN, dan Masa Depan yang Tak Pasti

Soal banyaknya perusahaan tambang yang bermunculan di sekitar IKN, dia menyatakan 'kiamat ekologis' akan lebih cepat terjadi. Baik di IKN maupun di Kalimantan secara keseluruhan.

"Bisa jadi (kiamat ekologis akan lebih cepat). Karena sekarang saja sebelum IKN selesai dibangun, itu kan sudah banyak terjadi eksploitasi masif dan berdampak pada situasi lingkungan di Kalimantan. Banjir dan longsor sudah hal biasa di Kalimantan, seperti di Samarinda.

Kemudian kata Uli, jika melihat dampak lingkungan secara luas, seperti perubahan iklim, yang pasti proses pembangunan IKN akan berkontribusi pada pelepasan emisi. Pelepasan emisi itu dia sebut pastinya berdampak pada masyarakat luas. Bukan hanya masyarakat Kaltim.

Dia menuturkan, untuk melihat situasinya di PPU, hutan yang ada adalah hutan tanaman industri. Sawit dan tambang disebutnya ada di sana.

Baca Juga: Drama IKN, 9 Tersangka Dibebaskan Jelang Ramadhan, Proses Hukum Berlanjut

"Logiknya, si pemegang izin (pemilik lahan sawit atau tambang), ini dia tidak akan mungkin mengembalikan dengan begitu saja, pasti ada negosiasi-negosiai pemindahan ke wilayah lain Ketika itu terjadi, akan masif lagi pembukaan tambang, masif lagi pembukaan sawit dan HTI di wilayah lain. Itu sebagai konsekuensi dari negosiasi landswabnya ketika yang memiliki izin memberikan kepada negara untuk dibangun IKN. Itu pasti akan terjadi," timpalnya.

Dia juga menyoroti wilayah di sekitar IKN lainnya. Yakni Balikpapan. Di mana katanya, kondisi pesisir Balikpapan kini semakin rentan. Baik secara lingkungan, ekonomi masyarakat, bahkan dugaan akan adanya penggusuran juga disampaikan Uli.

Dia membeberkan, rencana pembangunan IKN juga sampai ke wilayah teluk Balikpapan. Di mana yang Uli ketahui, daerah itu adalah kawasan mangrove yang berfungsi sebagai penata iklim.

"(Mangrove) itu greenbelt di wilayah pesisir, karena dia yang menahan gelombang laut, sebagai rumah ikan-ikan yang menjadi mata pencaharian warga," sebutnya.

Dia menyatakan, ketika kawasan mangrove itu dihilangkan, karena dijadikan kawasan industri atau kawasan apapun yang menunjang IKN, akan berdampak pada lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Khususnya, kepada nelayan.

Baca Juga: Suara dari X, Kematian Pesut Mahakam dan Dampak Pembangunan IKN

Di daerah tersebut, akan makin sulit mencari ikan, nelayan akan makin jauh mencari ikan lantaran mangrove yang ada sebelumnya hilang.

"Jelajahnya nelayan kita kan terbatas," imbuhnya.

Lebih lanjut, Uli menyatakan Walhi sendiri meminta adanya evaluasi mendasar terhadap keputusan memindahkan ibu kota, dan evaluasi terhadap proses pembangunan dan lain sebagainya di IKN.

Ketika proses evaluasi itu dilakukan, harus dipertimbangkan beberapa hal. Seperti apakah harus dihentikan dulu pembangunan di IKN atau apakah itu menjadi kebutuhan rakyat.

"Atau apakah ketika dipindahkan, dampak dan kerugiannya yang kita tanggung akan besar? Pertimbangan -pertimbangan itu menjadi pisau, apakah kita layak melanjutkan IKN atau kita kemudian kita batalkan? Nah itu yang harus dilakukan Kedua, apakah kemudian ketika IKN dipindahkan, orang akan bermigrasi dan membuat pengaruh terhadap lingkungan? Jawabannya adalah iya. Walaupun kemudian, pemerintah bilang akan membatasi penduduknya cuma 2 juta jiwa."

Masyarakat di wilayah Sepaku lantas membenarkan di sekitar wilayah IKN sering terjadi banjir. Namun, tidak terjadi di tiap tahun.