"Tolong Beri Kami Keadilan": Permohonan Masyarakat Adat di Tengah Pembangunan IKN

SuaraKaltim.id - Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia diwarnai keprihatinan bagi 15 masyarakat adat Suku Balik, Pemaluan, dan Sepaku. Mereka datang ke Samarinda untuk menyuarakan jeritan hati mereka terkait ancaman yang ditimbulkan oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di depan Gerbang Universitas Mulawarman pada Sabtu (16/03/2024) malam, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyediakan panggung bagi mereka untuk menyuarakan aspirasinya.

Elis, salah satu perwakilan masyarakat adat mengungkapkan, dampak pembangunan IKN yang mereka rasakan. 

"Kami merasakan betul dampaknya, seperti masyarakat adat ini tidak diakui, dan kami tidak pernah dilibatkan untuk menyuarakan apa mau kami," jelasnya, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (18/03/2024).

Baca Juga: IKN Butuh 225 Pegawai Baru, Putra-Putri Daerah Diprioritaskan

Ia menambahkan, meskipun pemerintah telah berkomunikasi dengan beberapa tokoh adat, masyarakat adat merasa tidak pernah dilibatkan secara menyeluruh.

"Tokoh adat yang mana, masyarakat yang mana. Tau-tau sudah masang patok, di beberapa tempat tinggal, ataupun lahan kebun kami. Khususnya di wilayah yang terdampak IKN," tuturnya.

Elis menjelaskan, dirinya bersama masyarakat adat yang terdampak mengaku cemas. Sebab, tempat tinggal mereka akan terdampak dari pembangunan wilayah Ring 1 IKN. 

"Terancam digusur, kami mau pindah ke mana," kata Elis.

Sebagai bentuk mempertahankan kampungnya, masyarakat adat akan terus menyuarakan haknya, untuk mendapatkan keadilan akibat dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan IKN.

Baca Juga: IKN Resmi Jalankan Fungsi Sebagai Pemdasus, Otorita Fokus Susun 3 Dokumen Penting

Sementara itu, masyarakat adat yang lain juga menyampaikan perasaannya, atas dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan IKN tersebut. 

"IKN bukan membawa kebahagiaan. Tapi membawa kehancuran bagi kami masyarakat adat," ungkap Jakiyah.

Dia mengungkapkan, sudah ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat adat, Khususnya bagi masyarakat Pemaluan. Mereka disuruh untuk mengosongkan tempat tinggalnya.

"Tolong beri kami keadilan, kami butuh ruang hidup dan ingin hidup," tutupnya.