SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melakukan kolaborasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Tujuannya, guna mencegah terjadi permasalahan di masyarakat yang dapat mengganggu pembangunan Kota Nusantara.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun belum lama ini. Ia mengklaim kolaborasi itu terus dilakukan.
"Kami terus lakukan kolaborasi dengan OIKN untuk cegah timbul masalah di lingkungan warga yang dapat hambat pembangunan Kota Nusantara," katanya, melansir dari ANTARA, Selasa (19/03/2024).
Pemkab sebutnya, tak menginginkan ada gejolak di masyarakat yang dapat mengganggu kelancaran pengerjaan pembangunan ibu kota negara baru Indonesia.
Baca Juga: Beredar Video Masyarakat Adat Dayak Protes Dipaksa Bongkar Rumah untuk IKN: Ini Tanah Saya!
Salah satunya, menyangkut surat otorita yang sempat diberikan kepada sekitar 300 orang warga Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, Desa Bukit Raya, dan Desa Sukaraja di Kecamatan Sepaku, yang masuk wilayah Kota Nusantara.
Surat yang dikeluarkan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan otorita Nomor 179/DPP/OIKN/III/2024 itu mengenai undangan atas arahan pelanggaran pembangunan yang tidak berizin dan atau tidak sesuai tata ruang Kota Nusantara.
Isi surat itu menyebutkan berdasarkan hasil identifikasi tim gabungan penertiban bangunan tidak berizin, ratusan rumah masyarakat tidak sesuai rencana tata ruang yang diatur dalam rencana detail tata ruang wilayah perencanaan ibu kota negara baru Indonesia sehingga dilakukan pembongkaran
"Surat itu membuat ada gejolak, tapi OIKN sudah tarik dan anggap gugur surat yang diberikan kepada masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, penataan dan penertiban bangunan di kawasan Kota Nusantara yang akan dilakukan otorita sangat diperlukan, tetapi harus dibentuk tim terlebih dahulu dan melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat mengerti dan memahami.
Baca Juga: "Tolong Beri Kami Keadilan": Permohonan Masyarakat Adat di Tengah Pembangunan IKN
Ia membeberkan, tujuan otorita menata dan menertibkan bangunan yang tidak teratur agar kawasan Kota Nusantara rapi tidak kumuh tetapi mungkin sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat kurang maksimal.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Pakai Dana Haji untuk Lanjutkan Bangun IKN
-
Cek Fakta: Gibran Sebut Pemerintah Tak Sengaja Pakai Dana Haji, jadi Tidak Berdosa
-
Cek Fakta: Budi Arie Sebut Pemerintah Pakai Dana Haji Rp700 Triliun untuk IKN
-
Momen Lawas Gibran Panik Ditanya Anak SMK soal IKN Viral Lagi, Warganet: Jadi Trauma Diskusi?
-
Soal jika Ada Warga Korban Gusuran Proyek IKN Tak Sepakat Nilai Ganti Rugi, Begini Kata Pejabat OIKN
Tag
Terpopuler
- Kode Redeem FF 2 April 2025: SG2 Gurun Pasir Menantimu, Jangan Sampai Kehabisan
- Ruben Onsu Pamer Lebaran Bareng Keluarga Baru usai Mualaf, Siapa Mereka?
- Aib Sepak Bola China: Pemerintah Intervensi hingga Korupsi, Timnas Indonesia Bisa Menang
- Rizky Ridho Pilih 4 Klub Liga Eropa, Mana yang Cocok?
- Suzuki Smash 2025, Legenda Bangkit, Desain Makin Apik
Pilihan
-
Dear Timnas Indonesia U-17! Awas Korsel Punya Dendam 23 Tahun
-
Piala Asia U-17: Timnas Indonesia U-17 Dilumat Korsel Tanpa Ampun
-
Media Korsel: Hai Timnas Indonesia U-17, Kami Pernah Bantai Kalian 9-0
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
Terkini
-
APBD Terpangkas Rp 300 Miliar, Pemkab PPU Matangkan Program Kartu Cerdas
-
Libur Lebaran di Beras Basah: 3.000 Pelancong, Mayoritas Wisatawan Lokal
-
Harga Sewa Kapal ke Pulau Beras Basah: Mulai Rp 550 Ribu, Ini Daftarnya!
-
Dua Penghargaan Internasional dari The Asset Triple A Awards 2025 Sukses Diboyong BRI
-
Dari Nganjuk ke Sepaku, Wisatawan Rela Tempuh Perjalanan Jauh Demi IKN