SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan apresiasi terhadap komitmen dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan tentang kerja sama optimalisasi penguatan rantai pasok pangan di regional Kalimantan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni belum lama ini. Dia menyebut, penandatanganan merupakan wujud nyata komitmen daerah.
"Penandatanganan komitmen bersama TPID se-Kalimantan merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah se-Tanah Borneo dalam menjaga dan meningkatkan kekuatan rantai pasok pangan sebagai upaya pengendalian inflasi di Kalimantan,” katanya, melansir dari ANTARA, Jumat (29/03/2024).
Untuk diketahui TPID se-Kalimantan telah melakukan penandatangan kerja sama optimalisasi penguatan rantai pasok pangan dalam pelaksanaan kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024.
Penandatangan kerja sama dilakukan langsung Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizal Anwar, Pj Sekda Provinsi Kalimantan Utara, Sekda Provinsi Kalimantan Barat dan Sekda Provinsi Kalimantan Tengah.
Sekda Sri Wahyuni menjelaskan komitmen bersama TPID se-Kalimantan meliputi optimalisasi peran badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penyangga pangan daerah dan bagian dari pendukung rantai pasokan pangan.
Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas daerah antara pemerintah provinsi se-Kalimantan dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk penguatan rantai pasok pangan.
"Tujuan komitmen bersama untuk mendorong pembangunan infrastruktur logistik yang memadai di seluruh wilayah Kalimantan.Termasuk jaringan transportasi, gudang dan fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.
Selain itu, memberdayakan UMKM dan produsen lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, dan akses pasar sebagai bagian dari rantai pasok pangan.
Baca Juga: Rangkaian Upacara Adat Mamat, Dari Persembahan Darah Babi Hingga Tarian Roh
Penandatanganan komitmen bersama, sambung Sri, membuktikan dalam mengatasi inflasi harus dilakukan sinergi dan kolaborasi.
“Betapa pentingnya kerjasama antar daerah itu,” tegasnya.
Karena setiap daerah menurut Sri, ada kebutuhan pasokan, maka kerjasama daerah akan menambah jaminan kepastian ketersediaan pasokan pangan.
Di sisi lain, pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas.
“Karena kebutuhan kita belum dapat memenuhi kuantitas, perlu kerja sama antardaerah untuk mencukupi kebutuhan pangan kita,” paparnya.
Selain menandatangani komitmen bersama, Sri menyaksikan penandatanganan komitmen bersama TPID Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Berau tentang pembentukan dan perluasan toko penyeimbang inflasi di pasar perhitungan inflasi IHK.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes, Mohon Maaf Pintu Klub Sudah Ditutup
- Kisah Pilu Dokter THT Lulusan UI dan Singapura Tinggal di Kolong Jembatan Demak
- Resmi! Thijs Dallinga Pemain Termahal Timnas Indonesia 1 Detik Usai Naturalisasi
- Makin Menguat, Striker Cetak 3 Gol di Serie A Liga Italia Dinaturalisasi Bersama Mauro Zijlstra
- Geger Pantai Sanglen: Sultan Tawarkan Pesangon, Warga Bersikeras Pertahankan Lahan
Pilihan
-
Persija Jakarta Bisa Lampaui Persib di Super League 2025/2026? Eks MU Beri Tanggapan
-
Tiga Hari Merosot Tajam, Harga Saham BBCA Diramal Tembus Segini
-
Fungsi PPATK di Tengah Isu Pemblokiran Rekening 'Nganggur'
-
Fenomena Rojali & Rohana Bikin Heboh Ritel, Bos Unilever Santai
-
Harga Emas Antam Terjun Bebas Hari Ini
Terkini
-
140 Titik Panas Sehari, Kaltim Siaga Karhutla
-
1.170 ASN Sudah Pindah ke IKN, Pemerintah Pusat Gas Pol Transisi Birokrasi
-
Tak Lagi Seremonial, DPRD Kaltim Dorong Penanganan Stunting Berbasis Data
-
Atasi Banjir, Balikpapan Bangun Saluran Inhutani yang Ramah Pejalan Kaki
-
Toha Dukung Prabowo: Keppres IKN Harus Menunggu Infrastruktur Siap