SuaraKaltim.id - Penerapan absensi elektronik melalui sidik jari pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) yang diberlakukan mulai awal tahun ini, merupakan salah satu upaya pembinaan terhadap disiplin pegawai pemerintah kabupaten setempat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU Ahmad Usman, menjelaskan, saat menggunakan absensi manual menimbulkan ketidakadilan menyangkut pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP).
"Ada ketidakadilan antara pegawai yang rajin dan yang tidak rajin, karena dengan absensi manual tidak ketahuan," ucapnya, disadur dari ANTARA, Rabu (24/04/2024).
Penerapan absensi elektronik dengan sidik jari terlihat kedisiplinan pegawai menyangkut kehadiran, menurut dia lagi, sehingga pegawai yang tidak disiplin bisa ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi.
Sanksi itu berupa teguran peringatan satu, dua dan tiga hingga permintaan kepada inspektorat untuk memeriksa pegawai bersangkutan.
"Absensi elektronik melalui sidik jari berhubungan dengan pemotongan TPP, yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) kata dia, apabila dalam absensi tercatat datang terlambat TPP dipotong sesuai yang telah ditetapkan," tuturnya.
ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak melakukan absensi sidik jari pada pukul 07.30 hingga pukul 08.00 Wita, TPP dipotong 0,025 persen, kemudian PNS yang belum melakukan absensi sidik jari pada pukul 08.00 hingga pukul 08.30 Wita TPP dipotong 0,5 persen.
"Begitu perhitungan pemotongan TPP melalui absensi sidik jari, seterusnya bisa mendekati satu persen pemotongannya," ujarnya.
Penerapan absensi elektronik melalui sidik jari itu, katanya diberlakukan mulai dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan puskesmas.
Sebanyak 30 dinas empat kecamatan, 24 kelurahan yang tersebar di Kecamatan Penajam, Waru dan Kecamatan Sepaku, serta 11 puskesmas yang tersebar di empat kecamatan ditetapkan absensi elektronik sidik jari.
"Semua sudah berjalan dan fungsional untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kedisiplinan pegawai dan kerja pemerintahan semakin lancar. Kalau di Kecamatan Babulu hanya di kecamatan karena tidak ada kelurahan," bebernya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- 7 Sneakers Lokal dengan Rating Bintang 5 di Shopee yang Nyaman dan Modis
Pilihan
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
Terkini
-
Wali Kota Andi Harun Buka Suara soal Korupsi Varia Niaga Rp30,97 Miliar
-
Tersangka Korupsi Batu Bara Rp30,9 Miliar, Dirut Varia Niaga Samarinda Tidak Ditahan
-
Perkara Korupsi Berusia Hampir 2 Dekade, Pakar Hukum Ingatkan Pentingnya Daluwarsa
-
Dugaan Korupsi Batu Bara Perumda Varia Niaga Samarinda, Negara Rugi Rp30,9 Miliar
-
Eksepsi Budiono Tanbun Ditolak, Pakar Unmul Justru Soroti Daluwarsa Kasus Tambang JMB