SuaraKaltim.id - Kasus investasi bodong ternak ayam Apderis masih berlanjut belum masuk ke persidangan. Polisi masih berupaya untuk melengkapi berkas yang menjerat tersangka berinisial RW (27)
Baru-baru ini, penyidik Polres Bontang akan meminta pendapat ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing melalui Kasat Reskrim Iptu Hari Supranoto mengatakan, pendapat ahli itu sangat dibutuhkan. Karena laporan yang disusun ini menjurus pada kasus TPPU.
Sampai saat ini penyidik juga terus menggali keterangan dan informasi dari tersangka. Diketahui total irang yang merasa dirugikan akibat investasi bodong mencapai 800 orang. Sementara yang melapor sudah hampir 200 orang. Dengan nilai taksiran kerugian mencapai Rp 30 miliar.
Baca Juga: Polisi Fokus Tindak Pidana, Pengembalian Kerugian Korban Investasi Bodong Apderis Lewat Perdata
"Masih berlanjut. Ini kita tunggu pendapat ahli dari PPATK. Karena dari sana bisa diliat apakah praktik TPPU benar-benar ada," ucap Iptu Hari, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (08/05/2024).
Lebih lanjut, setelah berkas itu lengkap dengan berjenjang akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bontang.
Dia meminta kepada para korban yang merasa dirugikan untuk bisa membantu proses penyidikan polisi hingga tuntas. Sampai saat ini kata Iptu Hari belum ada tambahan tersangka.
"Tinggal dilihat saja nanti apakah ada potensi tambahan tersangka. Kalau ada kelanjutan akan diinformasikan," sambungnya.
Tersangka RW dijerat dengan Pasal 378 KUHPidana atau Pasal 372 KUHP Jo pasal 65 KUHP dan Pasal 3, Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Baca Juga: Rumah Mewah Tersangka Investasi Bodong Apderis Disita Polisi
"Ancaman Paling lama 20 tahun penjara," tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Bontang Danang Leksono wibowo mengatakan, berkas perkara investasi bodong itu dikembalikan kepada penyidik.
Alasannya masih ada yang harus dilengkapi. Baik formil ataupun materil. Setelah semua terpenuhi barulah kasus itu akan ditingkatkan dan siap untuk disidangkan.
"Kita masih kembalikan. Karena ada yang belum lengkap. Kalau nanti sudah lengkap baru bisa P21," ucap Danang.
Berita Terkait
-
Dasco Dengar Kabar Investor Dari Qatar Akan Masuk ke Danantara
-
Tragis! Ratusan Warga Muslim Myanmar Jadi Korban Gempa saat Salat Dalam Masjid
-
Bantu Korban Gempa Myanmar, Menlu Bakal Kirim Bantuan Besok
-
Gempa Magnitudo 5 Guncang Mandalay, Myanmar Kembali Bergetar
-
Myanmar Berkabung: 7 Hari Masa Berkabung Nasional Usai Gempa Dasyat
Tag
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan: Duel Panas Derby Della Madonnina
-
FULL TIME! Yuran Fernandes Pahlawan, PSM Makassar Kalahkan CAHN FC
-
Libur Lebaran, Polresta Solo Siagakan Pengamanan di Solo Safari
-
Dipermak Nottingham Forest, Statistik Ruben Amorim Bersama MU Memprihatinkan
-
Partai Hidup Mati Timnas Indonesia vs China: Kalah, Branko Ivankovic Dipecat!
Terkini
-
BMKG: Hujan 80-90 Persen Berpotensi Guyur Kaltim, Warga Diminta Waspada
-
Cegah Perundungan, DPRD PPU Dorong Kolaborasi Sekolah, Orang Tua, dan Pemerintah
-
Dugaan Pencemaran Laut, PT EUP: Kami Tetap Peduli pada Kesejahteraan Nelayan
-
Peringatan BMKG: Waspadai Dampak Pasang Laut di Pesisir Kaltim pada 2 April 2025
-
Sinergi DPRD dan Pemkab PPU, Stunting Berkurang Hingga 11,55 Persen