Scroll untuk membaca artikel
Denada S Putri
Selasa, 18 Juni 2024 | 20:02 WIB
Ilustrasi BRT. [Ist]

Lebih baik kalau punya bus sendiri dan dikelola sendiri. Meski repot namun biaya yang dikeluarkan tak banyak.

Tanggapan DPRD Samarinda

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Anhar merasa tidak ada masalah jika pemerintah ingin mengadakan transportasi massal berbasis BRT. Termasuk sistem mana yang mau dipakai.

Menurut Anhar baik itu menggunakan sistem beli layanan maupun memiliki dan mengelola bus sendiri, keduanya tetap memiliki konsekuensi atau plus dan minus sendiri. Sehingga harus dengan kajian yang jelas.

Baca Juga: Aroma Busuk Sampah di Pattimura Bontang Buat Pengguna Jalan Terancam, DLH Beri Efek Jera

“Kalau saya sih, konsepnya mau gimanapun terserah yang mana yang bagus,” jelasnya, dihubungi melalui panggilan telepon, Selasa (18/06/2024).

Meski begitu Anhar tetap memberikan catatan kepada Pemkot. Katanya, fasilitas infrastruktur jalan  dibenahi terlebih dahulu. Termasuk banjir yang masih kerap terjadi di Samarinda meski intensitasnya sudah mulai berkurang.

“Jalan dibenahi, dan infrastruktur dibenahi dulu, banjir dibenahi dulu,” tambahnya.

Tambahnya, jika ingin mengurai kemacetan dengan menggunakan transportasi massal. Maka solusi lebih konkretnya adalah memindahkan pemerintahan ke Samarinda Seberang.

“Karena ibu kota memang seperti itu. Kalau mau pemerintahan pindah ke seberang. Orang Ibu Kota Negara itu pindah ke Kaltim kok,” pungkasnya.

Baca Juga: Sudah Sejak 1995, Warga Rapak Indah Menanti Pembebasan Lahan dari Pemerintah

Load More