SuaraKaltim.id - Perhitungan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda telah selesai pada pukul 12.00 Wita, Kamis (27/06/2024) kemarin.
Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat mengatakan, penginputan data hasil hitung ulang 40 Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu, mesti diselesaikan pada pukul 23.59 WITA, di hari yang sama.
Hasil perubahan suara akan diketahui jika KPU Samarinda telah menyelesaikan rekapan masing-masing kecamatan.
"Sekarang tinggal penyelesaian administrasi, misalnya, tanda tangan saksi," ujar Firman, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Jumat (28/06/2024).
Dalam pemilihan legislatif tahun ini, ada 41 TPS yang melaksanakan perhitungan ulang surat suara di berbagai kecamatan di Kota Samarinda.
Namun, setelah diverifikasi, ternyata hanya ada 40 TPS yang harus dihitung ulang karena satu TPS disebut dua kali.
"Tidak ada 41 TPS yang harus dihitung ulang, hanya 40 TPS sesuai putusan konstitusi. Karena satu TPS itu disebut dua kali. Jadi, sekarang tinggal menyelesaikan administrasi, seperti tanda tangan saksi KPPS," jelasnya.
Firman belum bisa memastikan perubahan suara untuk partai yang bersengketa atau tidak, karena data masih berada di masing-masing TPS. Mengenai laporan saksi yang menyatakan adanya suara tidak sah yang berubah menjadi sah, Firman menyebut laporan tersebut masih harus diverifikasi lebih lanjut.
"Makanya nanti akan kelihatan saat rekap kecamatan. Misalnya, sebelumnya, partai A dapatnya segini. Ternyata begitu menghitung surat suara tidak sah ada surat suara yang masuk ke situ. Ya kita akan input ke partai yang diuntungkan dengan temuan itu," katanya.
Baca Juga: PSU di Kaltim Hampir Tuntas, Dua TPS di Samarinda Masih Berjibaku Kejar Target Penyelesaian
Firman juga memberi contoh jika dalam pembukaan kotak suara ditemukan surat suara yang sebelumnya dinyatakan tidak sah, namun ternyata sah, maka suara tersebut akan dimasukkan ke partai yang berhak.
"Jika partai A tadinya mendapatkan 10 suara, dan setelah pembukaan kotak ternyata ada satu surat suara yang sah, maka partai tersebut akan mendapatkan tambahan satu suara. Secara administrasi, jumlah surat suara tidak sah akan berkurang karena berubah menjadi sah," tambahnya.
Firman menjelaskan bahwa kesalahan ini bisa terjadi karena kesalahan pengemasan.
"Dalam satu kotak, ada empat amplop: surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak. Jika ada kesalahan pengemasan, surat suara tidak sah bisa dianggap sah jika KPPS lupa mencoretnya," terangnya.
Ia menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam proses ini. KPU hanya membuka kotak suara dan menghitung berdasarkan kondisi surat suara yang ada di dalamnya.
"Partai-partai juga memegang hasil sebelumnya sebagai pembanding. Kami sama sekali tidak menggunakan pembanding tersebut, hanya menghitung kondisi surat suara yang ada di kotak suara," sebutnya.
Firman memastikan, rapat pleno kota dijadwalkan pada 29 Juni, sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Namun, kepastian mengenai adanya perubahan hasil perhitungan ulang belum dapat dipastikan karena data masih berada di tingkat TPS.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
Terkini
-
Cleo Smart Run 5K Hadir Kembali di Tahun Ini. Ayo Buruan Daftar Lewat Blibli!
-
Empat Potensi Malaadministrasi MBG Jadi Alarm bagi Pemerintah
-
Ditjen Bina Adwil Pastikan Anggaran Kemendagri Tepat Sasaran dan Transparan
-
Ombudsman Minta BGN Perketat Mutu Program MBG Setelah Kasus Keracunan
-
Program Magang Nasional Diluncurkan 15 Oktober, Target 20.000 Fresh Graduate