SuaraKaltim.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda angkat bicara perihal keluhan Panitia Pemilihan Kecamatn (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), terkait honor dan dana opersional yang tak kunjung cair. Pihaknya berjanji untuk mempercepat proses administrasi, sehingga hak-hak para petugas bisa diterima dengan baik.
Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat mengatakan, dirinya meminta kepada petugas PPK dan PPS, untuk tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurutnya, persoalan honor dan dana operasional masih dalam proses administrasi.
"Yang pasti, kita bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kita bekerja membawa lembaga negara. Atas nama KPU Kota Samarinda, hak dan kewajiban kepada PPK dan PPS pasti kami laksanakan seluruhnya, tanpa terkecuali," ujar Firman, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Jum'at (05/07/2024).
Meski begitu, soal honor atau gaji rekan-rekan PPK dan PPS, merupakan ranah dan wewenang dari KPU Provinsi. Pihak KPU kota hanya memiliki tanggung jawab soal dana opersional.
Baca Juga: Pembebasan Lahan Rapak Indah Mandek, Warga Tuntut Solusi Konkret dari Pemerintah
Ia menegaskan, anggaran untuk membayar kinerja maksimal dari PPK dan PPS, sudah disiapkan. Namun, tentu membutuhkan waktu dalam proses administrasi selama beberapa hari kedepan untuk pencairannya.
"Saya tidak tinggal diam, kami pastikan untuk melunasi hak teman-teman PPK dan PPS. Soal dana operasional, saya sudah koordinasikan dengan sekretaris agar memaksimalkan jumlahnya," bebernya.
"Mengapa belum cair, dikarenakan ada perbaikan atau revisi anggaran untuk pemenuhan maksimal dana operasional itu," jelasnya.
Kemudian, Ketua PPK Samarinda Ilir Kasno juga meluruskan soal tindaklanjut permasalahan honor dan dana opersional yang saat ini belum turun. Intinya, setiap sekretaris PPK se-Samarinda, akan mengonfirmasi lebih lanjut kepada Sekretariat KPU.
"Kami akan tetap menjalankan tugas kami, sebagai PPK dan PPS. Untuk sekarang juga kami masih bekerja, kemarin barusan menyelesaikan tahapan verifikasi faktual untuk jalur perseorangan," ucap Kasno.
Baca Juga: PSU di Kaltim Tak Pengaruhi Hasil Perolehan Suara, Tapi Ada Catatan Khusus
PPK dan PPS juga meminta kepada pihak KPU, agar bisa mencairkan segara honor dan dana opersional beberapa hari ke depan. Mengingat, mereka juga membutuhkan biaya untuk keseharian, dan agenda-agenda yang menyangkut tahapan kepemiluan.
Berita Terkait
-
Siapa Fajar Alfian? Tulis Komentar Body Shaming ke Ibu-ibu yang Orasi di KPU
-
Wow! Stadion Segiri Berubah Total Usai Direnovasi 81 Miliar, Intip Perubahannya
-
Bukber Asyik di Samarinda & Balikpapan: Ini 5 Kafe serta Restoran Pilihan untuk Ramadan!
-
Alasan Efisiensi, KPU Tiadakan Kampanye Akbar di PSU Pilkada 2024
-
KPU: Dua Kabupaten Tak Ada Dana untuk Gelar PSU
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
-
Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas! Trump Beri 'Pukulan' Tarif 32 Persen ke Indonesia
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi di Libur Lebaran Jadi Rp1.836.000/Gram
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Terupdate April 2025, Mulai Rp 2 Jutaan
Terkini
-
Tanpa Diskon, Tol Balsam Tetap Jadi Pilihan! Kendaraan Melonjak 102 Persen
-
BMKG: Hujan 80-90 Persen Berpotensi Guyur Kaltim, Warga Diminta Waspada
-
Cegah Perundungan, DPRD PPU Dorong Kolaborasi Sekolah, Orang Tua, dan Pemerintah
-
Dugaan Pencemaran Laut, PT EUP: Kami Tetap Peduli pada Kesejahteraan Nelayan
-
Peringatan BMKG: Waspadai Dampak Pasang Laut di Pesisir Kaltim pada 2 April 2025