SuaraKaltim.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda angkat bicara perihal keluhan Panitia Pemilihan Kecamatn (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), terkait honor dan dana opersional yang tak kunjung cair. Pihaknya berjanji untuk mempercepat proses administrasi, sehingga hak-hak para petugas bisa diterima dengan baik.
Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat mengatakan, dirinya meminta kepada petugas PPK dan PPS, untuk tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurutnya, persoalan honor dan dana operasional masih dalam proses administrasi.
"Yang pasti, kita bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kita bekerja membawa lembaga negara. Atas nama KPU Kota Samarinda, hak dan kewajiban kepada PPK dan PPS pasti kami laksanakan seluruhnya, tanpa terkecuali," ujar Firman, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Jum'at (05/07/2024).
Meski begitu, soal honor atau gaji rekan-rekan PPK dan PPS, merupakan ranah dan wewenang dari KPU Provinsi. Pihak KPU kota hanya memiliki tanggung jawab soal dana opersional.
Ia menegaskan, anggaran untuk membayar kinerja maksimal dari PPK dan PPS, sudah disiapkan. Namun, tentu membutuhkan waktu dalam proses administrasi selama beberapa hari kedepan untuk pencairannya.
"Saya tidak tinggal diam, kami pastikan untuk melunasi hak teman-teman PPK dan PPS. Soal dana operasional, saya sudah koordinasikan dengan sekretaris agar memaksimalkan jumlahnya," bebernya.
"Mengapa belum cair, dikarenakan ada perbaikan atau revisi anggaran untuk pemenuhan maksimal dana operasional itu," jelasnya.
Kemudian, Ketua PPK Samarinda Ilir Kasno juga meluruskan soal tindaklanjut permasalahan honor dan dana opersional yang saat ini belum turun. Intinya, setiap sekretaris PPK se-Samarinda, akan mengonfirmasi lebih lanjut kepada Sekretariat KPU.
"Kami akan tetap menjalankan tugas kami, sebagai PPK dan PPS. Untuk sekarang juga kami masih bekerja, kemarin barusan menyelesaikan tahapan verifikasi faktual untuk jalur perseorangan," ucap Kasno.
Baca Juga: Pembebasan Lahan Rapak Indah Mandek, Warga Tuntut Solusi Konkret dari Pemerintah
PPK dan PPS juga meminta kepada pihak KPU, agar bisa mencairkan segara honor dan dana opersional beberapa hari ke depan. Mengingat, mereka juga membutuhkan biaya untuk keseharian, dan agenda-agenda yang menyangkut tahapan kepemiluan.
"Kalau dana opersional kan dibutuhkan juga untuk rapat, ATK, dan lain sebagainya. Semoga bisa dicairkan secepatnya," tutur Ketua PPK Sungai Kunjang Rouf.
Berita Terkait
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M
-
Sejumlah Relawan Kesurupan saat Padamkan Karhutla di Makroman Samarinda
-
Karhutla Dekati Permukiman di Kutai Timur, Hanguskan 30 Hektare Lahan
-
Diduga Keracunan, Penyebab Kematian Kakak Beradik di Samarinda Masih Misterius
-
AM Sangadji Jadi Pahlawan Nasional, Jejak Perjuangannya hingga ke Kaltim