SuaraKaltim.id - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Samarinda berencana melakukan mogok kerja. Ancaman tersebut disampaikan karena honor bulanan serta dana operasional yang belum dibayarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda.
Ketua PPK Sungai Kunjang, Rouf menjelaskan, rencana mogok kerja ini masih dalam tahap pembahasan bersama rekan lainnya.
"Benar, rencananya kami ingin melakukan mogok kerja, dan masih dalam tahap pembahasan. Sebabnya, sejumlah tahapan sudah kami lakukan, namun hak kami belum ada kejelasan," kata Rouf, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Jumat (05/07/2024).
Rouf menyampaikan, rekan-rekan PPK sejatinya telah bekerja sejak pertengahan Mei hingga awal Juli 2024. Mereka telah bekerja sesuai dengan arahan KPU Samarinda, mulai dari penyeleksian PPS, bimbingan teknis, verifikasi administrasi, penyeleksian pantarlih, dan lain sebagainya.
Baca Juga: Pelabuhan Samarinda Tercoreng Dugaan Korupsi, KPK Dalami Kasus Pengerukan 2015-2016
"Kurang lebih satu bulan lebih, kami telah bekerja. Sampai saat ini, belum ada kejelasan mengenai honor dari pihak sekretariat KPU," ujarnya.
"Setiap kecamatan ada 5 PPK, jadi total 50 petugas PPK. Kemudian, untuk PPS ada tiga orang setiap kelurahan, kalikan saja," tambahnya.
Rouf menegaskan, pihaknya akan melakukan konsolidasi bersama rekan PPK dan PPS untuk tindak lanjut mengenai aksi mogok kerja tersebut. Untuk tuntutan tertulis, mereka akan mengirimkan kepada Sekretariat KPU Samarinda nantinya.
"Kalau menurut aturan, kami juga masih bingung. Apakah kami dihitung satu bulan atau dua bulan, karena kami bekerja mulai dari pertengahan Mei hingga sekarang. Gaji per bulan untuk Ketua PPK senilai Rp 2,5 juta, dan anggotanya Rp 2,2 juta. Dan itu belum dibayar," bebernya.
Sementara itu, Ketua PPK Samarinda Ilir, Kasno, juga membenarkan rencana mogok kerja yang akan dilakukan oleh PPK dan PPS se-Samarinda.
Baca Juga: Firman Hidayat Sebut Pleno KPU Samarinda Selesai dengan Kontroversi TPS
Kasno mengungkapkan rasa kecewa terhadap Sekretariat KPU Samarinda atas dugaan keterlambatan honor mereka saat ini.
Berita Terkait
-
Honor Pad 9: Spesifikasi, Fitur, dan Harga Resmi Indonesia
-
Alasan Efisiensi, KPU Tiadakan Kampanye Akbar di PSU Pilkada 2024
-
KPU: Dua Kabupaten Tak Ada Dana untuk Gelar PSU
-
Cara Dapat Voice Pack Melody eks JKT48 di Game Honor of Kings, Gratis!
-
Usai Honor dan Motorola Comeback, INOI serta Meizu Bersiap Masuk ke Indonesia
Terpopuler
- Sejak Dulu Dituntut ke Universitas, Kunjungan Gibran ke Kampus Jadi Sorotan: Malah Belum Buka
- Maharani Dituduh Rogoh Rp 10 Miliar Agar Nikita Mirzani Dipenjara, Bunda Corla Nangis
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Kini Ngekos, Nunung Harus Bayar Cicilan Puluhan Juta Rupiah ke Bank
- Maharani Kemala Jawab Kabar Guyur Rp10 Miliar Biar Nikita Mirzani Ditahan: Kalian Pikir Gak Capek?
Pilihan
-
Dompet Aman, Perut Kenyang: 7 Rekomendasi Bukber Hemat di Jogja
-
Steve Saerang: Revolusi AI Setara Penemuan Mesin Uap!
-
Prediksi Nomor Punggung Pemain Timnas Indonesia: Emil Audero-Ole Romeny Saling Sikut?
-
Naturalisasi Emil Audero Cs Dapat Kritik Pedas, Erick Thohir Disebut Absurd
-
Cetak Sejarah, Yokohama Marinos Bangga Sandy Walsh Dipanggil ke Timnas Indonesia
Terkini
-
Jadwal Imsak untuk Balikpapan, Samarinda dan Bontang 13 Maret 2025
-
Lapas Bontang Akui Narapidana Meninggal dengan Luka, Investigasi Berlanjut
-
Beda Pemandangan Pulau Jawa dan Kalimantan dari Atas Langit, Netizen: Yang Asli Ada Sawitnya
-
Kebijakan Baru! Golden Visa IKN Kini Bisa Diajukan dengan Investasi Mulai US$5 Juta
-
Benarkah Daus Meninggal Karena Penyakit? Keluarga Curigai Dugaan Penyiksaan di Lapas