Basuki Sebut Jokowi Mungkin Pindah Kantor ke IKN Setelah 22 Juli, Asal Air dan Listrik Siap

SuaraKaltim.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut batal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli ini. Salah satu penyebab batalnya Jokowi berkantor di IKN karena pasokan air bersih dan listrik yang belum siap.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan pasokan air bersih dan listrik siap tersedia sebelum Jokowi berkantor di IKN.

Ia memaparkan, proses pengujian air bersih akan dimulai pada 15 Juli nanti. Dirinya pun akan langsung memeriksa hasil distribusi air di IKN pada 18 Juli.

"Kan dari dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk. (Sementara) listrik sudah masuk," kata Basuki, disadur dari ANTARA, Rabu (10/07/2024).

Baca Juga: Kesempatan Langka! IKN Buka Pintu bagi 2.000 ASN Kaltim, Bersiaplah!

Menurut Basuki, dirinya barusaja mengadakan rapat soal infrastruktur energi dan komukasi bagi IKN. Di IKN katamya sudah mendapatkan pasokan listrik sebesar 10 megawatt.

"Telkom dan PLN tadi melaporkan (pasokan listrik) 10 MW sudah oke. Yang sekarang sedang dibangun itu 40 MW yang selanjutnya," tutur Basuki.

Ia menegaskan, apabila pasokan air bersih dan listrik sudah siap, Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN usai 22 Juli nanti.

"Nanti kan (Presiden) tanggal 22 (Juli) ke Papua (untuk menghadiri peringatan) Hari Anak. Setelah itu insyaallah beliau akan ke sana (IKN)," ujarnya.

Namun, soal kapan persisnya Jokowi berkantor di IKN, ia sendiri meminta wartawan untuk menanyakannya langsung kepada Jokowi.

Baca Juga: Mirip Karat, Begini Fakta Bahan Bilah Garuda di Kantor Presiden IKN

"Ya tanya beliaulah, mosok tanya saya," ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk berkantor di IKN.

"Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Presiden mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri PUPR tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik hingga kantor Presiden yang akan ditempati.

Dari laporan tersebut, Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan.

"Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap). Sudah, tapi belum," kata Presiden saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.