Pemkot Bontang Siapkan Rp 700 Juta untuk Hibah 9 Parpol yang Dapat Kursi di DPRD

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tengah menyiapkan penyaluran dana hibah bantuan keuangan kepada partai politik (Parpol) di tahun ini.

Bantuan keuangan ini hanya didaapat kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Bontang. Dari catatan jaringan media ini, terdapat 9 parpol yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Bontang pada 2024.

Kepala Kesbangpol Bontang Deddy Haryanto mengatakan, saat ini masih melakukan perhitungan nilai anggaran ke parpol.

Sejauh ini total alokasi anggaran yang dialokasikan berkisar Rp 700 juta. Perhitungannya per suara sah yang didapat caleg terpilih dihargai Rp 7.500.

Acuan perhitungan itu disesuaikan dengan nilai kemampuan daerah. Untuk teknis distribusi sesuai  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Untuk perolehan dana hibah ini hanya untuk anggota DPRD terpilih. Bukan berdasarkan jumlah keseluruhan suara parpol.

"Jadi hanya yang punya suara yang duduk di DPRD saja bisa dapat. Misalnya Golkar dapat 7 kursi nah cuman itu yang diberikan," ucap Deddy, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Jum'at (02/08/2024).

Lebih lanjut, untuk 2024 ini akan ada 2 alokasi. Pertama bagi parpol pemenang di 2019 dan 2024. Karena mereka akan berakhir di 2024 ini.

Disinggung soal nominalnya berkisar di angka Rp700 jutaan.

Baca Juga: Alibi Polisi Batu Bara Tak Bertuan, Penambang Ilegal Bebas Beraksi di Jalan Poros Bontang-Samarinda

"Kita masih hitung dulu. Nanti ada rinciannya kalau sudah final," sambungnya.

Untuk diketahui, secara penggunaan anggaran yang dialokasikan harus 51 persen untuk pendidikan politik dan 49 persen khusus operasional sekretariat. Anggaran alokasi di 2023 lalu sejumlah Rp 671.280.000.

Di dalam hibah itu, parpol harus transparan dan tanggung jawab dalam penggunaan dana pemkot. Kemudian, juga memastikan bantuan keuangan yang diterima serta digunakan sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Jadi jangan sampai ada penyelewengan. Tapi pada 2023 lalu kita tidak ada temuan untuk hibah Parpol artinya sudah baik," terangnya.

Dikonfirmasi juga Wakil Wali Kota Bontang Najirah menganggap anggaran ini tidak sebanding dengan cost politik yang cukup mahal.

Kendati begitu, Pemkot Bontang sudah menghitung anggaran Bantuan hibah parpol sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.