Pipih Janji, Kosong Aksi: Mengungkap Kekecewaan Masyarakat Adat Terhadap Jokowi

SuaraKaltim.id - Masyarakat Adat merasa tertipu dengan janji-janji yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal pemerintahannya yang tertuang dalam Nawacita. Untuk diketahui, Nawacita adalah 9 prioritas pembangunan nasional di era kepresidenan Jokowi.

Hal itu disampaikan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, Abdon Nababan dalam menyikapi Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI. Dari keterangan rilis yang diperoleh melalui aplikasi pesan instan, Abdon Nababan menyebut, selama 10 tahun Jokowi memimpin, masyarakat adat merasa tertipu.

“Tidak ada satu pun frasa “Masyarakat Adat” dalam pidato itu. Pidato itu hanya berisi klaim-klaim angka keberhasilan pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, bendungan dan jaringan irigasi. Jokowi juga mengklaim keberhasilan pembangunan smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga,” ucap Abdon, dikutip Minggu (18/08/2024).

Ia mengatakan, perjumpaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Jokowi di 2014 lalu, saat dirinya masih calon Presiden Indonesia, menorehkan 6 janji Nawacita. AMAN dan jaringan pendukung bekerja secara sukarela menggalang suara.

"Paling sedikit 12 juta suara kami sumbangkan untuk kemenangan Jokowi-JK. Setelah kemenangan, saya mewakili AMAN menerima obor relawan dari Surya Paloh dalam satu upacara di Kemayoran,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi juga memberikan pernyataan. Dia menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir, politik hukum Masyarakat Adat semakin memburuk. Penetapan Perppu Ciptaker menjadi UU Cipta Kerja, KUHP, revisi UU IKN, UU KSDAHE, dan  berbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan sumber daya alam mengandung unsur-unsur “penyangkalan” yang kuat.

Khususnya, terhadap eksistensi Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dia menegaskan, political will pemerintahan sangat rendah.

"Negara masih terus menerus mengedepankan skenario hukum dengan latar kekuasaan yang berwatak merampas dan menindas yang tercermin dari skenario pengakuan hukum yang rumit, bertingkat-tingkat, sektoral, memisahkan proses pengakuan hak atas wilayah adat dari pengakuan Masyarakat Adat, bahkan mengecualikan wilayah-wilayah adat yang berkonflik dari pengakuan Masyarakat  Adat,” papar Rukka.

Ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) Syamsul Alam Agus ikut memberikan komentar. Ia menyayangkan seluruh klaim keberhasilan di dalam pidato Jokowi tersebut.

Baca Juga: Dari 8.000 ke 1.300, Perubahan Besar Jumlah Tamu HUT RI di IKN karena Faktor Logistik

Menurutnya, pidato itu dibangun di atas perampasan dan penggusuran wilayah masyarakat adat. Berdasarkan data AMAN hingga Mei 2024 menunjukkan, sepanjang rezim pemerintahan Jokowi berkuasa, telah terjadi perampasan wilayah adat seluas 11,07 juta hektar.

"Ada 687 konflik Masyarakat Adat yang mengakibatkan 925 orang dikriminalisasi, serta puluhan diantaranya mengalami luka-luka dan satu orang meninggal dunia,” kata Syamsul.

Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo ikut menambahkan. Menurutnya, selain pengakuan wilayah adat baru mencapai 16% dari 30,1 juta hektar peta wilayah adat yang teregistrasi di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

"Sedangkan pengakuan hutan adat baru mencapai 8% dari 3,4 juta hektar potensi hutan adat dari wilayah adat yang telah ditetapkan pengakuannya oleh Pemerintah Daerah,” tambah Kasmita.

Kembali ke Abdon Nababan, ia menyatakan, hingga penghujung kepemimpinan Jokowi, belum ada legacy, baik yang ditinggalkan Jokowi bagi Masyarakat Adat. Padahal, 10 tahun lalu, demi meraup suara Masyarakat Adat, Jokowi berjanji akan mendukung Masyarakat Adat.

"Janji tinggal janji. Janji Nawacita hanya tipuan. Jokowi 10 tahun berkuasa tak satu pun janjinya dipenuhi. Jangankan berterimakasih dan minta maaf bahkan satu kata Masyarakat Adat pun tidak disebutkan di Pidato Kenegaraan terakhirnya pagi tadi,” tutur Abdon.