Ketua Komisi III DPRD Bontang Bantah Klaim Pemkot soal Penyelesaian Masalah Banjir: Hanya 50 Persen!

SuaraKaltim.id - Klaim Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang sudah menyelesaikan masalah banjir hingga 70 persen di wilayah tersebut dibantah Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina.

Ia menegaskan, masalah banjir telah berkurang drastis di Bontang. Namun, peristiwa banjir di Bontang masih menjadi momok bagi masyarakat, terutama saat air pasang.

“Permasalahan banjir ini belum berkurang. Kita bisa bilang ini masih menghantui masyarakat. Contohnya di RT. 44 di Kelurahan Gunung Elai, terendam banjir saat hujan,” ujarnya, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Senin (26/08/2024).

Menurutnya, banjir yang terjadi di daerah RT 44 bukan disebabkan oleh air laut yang masuk, melainkan masalah pada sistem drainase. Amir juga meminta Pemkot Bontang untuk proaktif memeriksa kondisi drainase di daerah yang sering terjadi banjir.

“Pemkot harus meningkatkan kinerja dan rutin melakukan pengecekan drainase saat hujan turun, karena kenyataannya banjir tetap terjadi meski tidak ada air laut yang meningkat,” timpalnya.

“Jadi, terkait klaim Pemkot yang menyebut penyelesaian banjir sudah 60-70 persen, saya membantahnya. Selama saya menjabat Ketua di Komisi III DPRD yang membidangi infrastruktur, menurut saya penyelesaian banjir paling tinggi hanya mencapai 50 persen!,” tegas Amir.

Selain itu, pria yang akrab disapa Atos ini juga mendesak agar pembangunan folder penampung air segera direalisasikan pemerintah. Agar, tidak sekedar wacana

“Saya sebagai anggota DPRD sangat kecewa dengan hal ini. Apa yang menghambat? Jika kepentingan untuk menyelesaikan masalah banjir memang ada, harus segera dilakukan pembebasan lahan tanpa alasan, karena itu solusi untuk membuat folder,” katanya.

Tak hanya itu Atos juga menyoroti permasalahan air baku yang belum direalisasikan. Ia menilai pemerintah lambat dalam menyelesaikan permasalahan lahan, Sementara kata dia masyarakat membutuhkan solusi cepat,

Baca Juga: Pemkot Samarinda Buka 100 Formasi CPNS, 60% untuk Tenaga IT

“Bagaimana bisa kajian kebutuhan lahan memakan waktu hingga 5 tahun? Ini sangat lambat. Kami yang disoroti masyarakat juga mendesak pemerintah untuk membuktikan bahwa banjir bisa berkurang,” pungkasnya.