Peringatan dari Isran-Hadi: Politik Uang Bisa Hancurkan Demokrasi di Kaltim

SuaraKaltim.id - Tim Pemenangan Isran Noor-Hadi Mulyadi mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memberantas praktik politik uang menjelang Pilkada 2024. Praktik tersebut dinilai sangat membahayakan untuk demokrasi Indonesia.

Mereka menyyebut, hanya dengan lembaran uang rupiah, membuat masyarakat terkadang masih terlena dengan dampak yang ditimbulkan akibat praktik politik uang tersebut.

Ini menjadi sorotan oleh Tim Pemenangan Isran Noor-Hadi Mulyadi, akan bahayanya praktik politik uang. Masyarakat diminta untuk menolak pemberian oleh siapapun, menjelang masa rawan Pilkada dalam waktu dekat. 

"Misalnya saja kalau diberi 500 ribu per orang, kalau ditotal dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kaltim, maka akan dibutuhkan sekitar Rp 1 triliun lebih yang dikeluarkan, apa tidak mungkin, yang memberi ini tidak meminta kembali uangnya lewat cara-cara kotor," ucap Tim Pemenangan Isran-Hadi, Iswan Priady, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (27/08/2024).

Tepat pada 27 November 2024 nanti, pasangan petahana tersebut akan kembali bertarung di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk periode selanjutnya. Pihaknya menekankan agar masyarakat Kaltim bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. 

Isran Noor bersama Hadi Mulyadi pun, berkomitmen ikut memberantas permasalahan politik uang yang masih menjadi perhatian hingga saat ini.

"Kami akan ikut pantau, biar masyarakat yang memantau langsung nanti seperti apa," tegasnya. 

Menurut Isran Noor, menjadi seorang gubernur adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat Kaltim, bukan untuk memperkaya diri sendiri. 

"Kalau mencari kekayaan jangan jadi gubernur, bisa tapi korupsi. Resikonya besar, kalau tidak ditangkap KPK akan dihajar di dalam kehidupan secara langsung," pungkasnya.

Baca Juga: ISBI Kaltim: Kampus Seni yang Dihidupkan Kembali untuk Melestarikan Kearifan Lokal

Selain itu, Kaltim saat ini menduduki peringkat lima terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi se-Indonesia, dengan skor 77,04 poin. Peringkat pertama diisi oleh Jakarta dengan 88,95 poin, diikuti Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Jawa Barat.

"IKP mencakup dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Data ini penting untuk merancang program pencegahan dan mengantisipasi masalah yang mungkin timbul,” jelas Galeh selaku Anggota Bawaslu Kaltim, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kendati begitu, Galeh juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim, agar tidak tergiur dengan praktik politik uang, yang mengancam keseimbangan demokrasi di Indonesia, khususnya Kaltim.

"Bagi siapapun yang menemukan praktik politik uang jelang Pilkada, jangan takut untuk melaporkan ke Bawaslu," tuturnya.