SuaraKaltim.id - Sosok Calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud tengah menjadi sorotan publik terkait harta kekayaannya.
Terbaru, menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), politisi dari Partai Golkar itu dilaporkan memiliki utang pribadi sebesar Rp 137 miliar.
Utang dengan nilai yang fantastis ini menjadi sorotan karena sosoknya yang saat ini tengah mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Kaltim.
Alasan Rudy Mas'ud yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur pun dipertanyakan, karena besaran dari utangnya ini justru bisa menjadi konflik kepentingan.
Aktivis Pemuda Kaltim, Andi Muhammad Akbar bahkan menilai kepemilikan utang yang besar ini bisa saja menjadi alasan untuk memperkaya diri saat sudah menjabat.
"Bisa saja utang tersebut menjadi salah satu alasan Rudy maju, untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan jabatan publik," ujar Andi, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (01/10/2024).
Andi juga menilai, fakta ini bisa memicu potensi konflik kepentingan, di mana masyarakat mungkin berpikir jabatan gubernur digunakan untuk menyelesaikan masalah utang pribadi.
"Hakikatnya, jabatan publik itu untuk melayani kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi," tegas Andi.
Lantas, bisa untuk keperluan apa sajakah nilai fantastis Rp137 miliar dari utang Rudy Mas'ud ini?
Baca Juga: Pemprov Dorong Perkebunan Ramah Lingkungan Melalui Konsep "Kaltim Hijau"
Rupanya, nilai Rp 137 miliar ini setara dengan anggaran pengembangan kawasan strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 yang mencapai Rp 137,1 miliar.
Menurut buku Nota Keuangan RAPBN 2025, total anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN tahun depan hanya sebesar Rp 137,1 miliar.
Jumlah ini jauh menyusut dibandingkan anggaran hingga Juli 2024 sebesar Rp 42,5 triliun. Tetapi anggaran ini masuk ke dalam total anggaran pembangunan infrastruktur senilai Rp 400,3 triliun pada tahun depan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan anggaran sebesar Rp 137 miliar ini hanya mencakup penyelesaian proyek-proyek kementerian dan lembaga (K/L) di IKN saja.
Contohnya seperti menyelesaikan bandara, menyelesaikan sanitasi, menyelesaikan jalan, menyelesaikan untuk digitalisasi.
Kontributor : Maliana
Berita Terkait
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen