Pemprov Kaltim Perkuat Tiga Program Utama untuk Atasi Kekerasan Seksual

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mempertajam tiga program dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di daerah tersebut yang saat ini tercatat ratusan perkara.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, Junainah.

"Pemerintah Kaltim terus berupaya melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui berbagai program. Yang pertama ialah sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak terus digalakkan," katanya, dikutip dari ANTARA, Senin (07/10/2024).

Dia melanjutkan, program kedua yaitu peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan seksual juga menjadi fokus utama Pemprov Kaltim.

Baca Juga: Kolaborasi dengan Industri, Disnakertrans Kaltim Targetkan Pengangguran di Bawah 5%

Berikutnya yang ketiga, DKP3A Kaltim juga aktif membentuk pusat pelayanan terpadu bagi korban kekerasan seksual dan menjalin kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam pendampingan korban kekerasan seksual.

Selain itu, Pemprov Kaltim membangun sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat, media, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam mengatasi kekerasan seksual.

"Kasus kekerasan seksual di Kaltim terus meningkat. Ini harus menjadi perhatian kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat," ucapnya.

Berdasarkan data DKP3A Kaltim, pada 2021 lalu terdapat 551 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Angka ini melonjak menjadi 945 kasus pada di 2022, dan kembali meningkat menjadi 1.108 kasus di 2023.

"Hingga akhir Juli 2024 ini saja, sudah tercatat 568 kasus," ungkap Junainah.

Baca Juga: Isran Noor: Jadi Gubernur Bukan untuk Kekayaan, Tapi Kesejahteraan Kaltim

Junainah menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah, imbuh dia, memiliki peran dalam membuat kebijakan dan program penanganan kekerasan seksual. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.