Dinasti Politik Warnai Pilgub Kaltim, DEEP Imbau Masyarakat untuk Bijak Memilih

SuaraKaltim.id - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) kali ini diwarnai dengan isu dinasti politik. Masyarakat diminta sadar akan efek buruk dari fenomena tersebut.

Hal itu disampaikan Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nurhayati. Dia rutin mengkritisi situasi itu di Kaltim.

"Karena dinasti politik tidak sejalan dengan demokrasi. Masyarakat mesti sadar efek buruk dinasti politik," tegasnya, dari keterangan rilis yang diperoleh Jumat (15/11/2024).

Neni mencontohkan karakter dasar dinasti politik adalah mengutamakan kepentingan pribadi. Dia menyebut, dinasti politik identik dengan perbuatan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kemampuan kerja.

Baca Juga: Rudy-Seno Siapkan 1.400 Saksi untuk Kawal Suara di TPS Samarinda pada Pilgub Kaltim 2024

Hal yang dilakukan tersebut justru menaruh sanak kerabat dalam posisi atau jabatan tertentu. Ujungnya, untuk memperkaya diri sendiri.

"Dari sini akhirnya bermain proyek untuk menguntungkan kelompoknya saja. Hal ini erat dengan KKN," kata dia menambahkan.

Di sisi lain, Neni juga menyinggung kualitas demokrasi. Dia memastikan adanya politik dinasti akan membuat demokrasi menjadi tak sehat. Karena orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri.

"Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti," ucap dia.

Dugaan dinasti politik ini merujuk pada salah satu calon Pilgub Kaltim, Rudy Mas'ud. Ia dikenal sebagai politisi yang memiliki banyak kerabat dengan jabatan di Kaltim.

Baca Juga: Kritik Dinasti Politik di Kaltim: Makmur HAPK Tergeser demi Kuasa Keluarga Mas'ud

Kakak Rudy, Hasanuddin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Dua saudara lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan. Ada juga Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.

Rudy Mas'ud sendiri pernah menanggapi tudingan terkait isu dinasti politik yang sering dikaitkan dengan dirinya dan keluarganya. Dengan tegas, Rudy Mas'ud membantah spekulasi tersebut, ia menekankan bahwa sistem politik di Indonesia berlandaskan demokrasi, bukan monarki.

"Ini demokrasi, bukan kerajaan yang tinggal tunjuk," ujar Rudy Mas'ud dalam pernyataannya beberapa hari lalu, dikutip dari KaltimToday.co--Jaringan Suara.com.

Ia menegaskan, dalam sistem demokrasi, pemilihan pemimpin ditentukan oleh rakyat melalui proses seleksi, bukan penunjukan langsung, seperti yang terjadi di negara-negara dengan sistem monarki.

Rudy Mas'ud juga memberikan contoh politik di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai pelopor demokrasi modern.

“Lihat Amerika, dulu ada George Bush jadi presiden, anaknya juga jadi presiden. Di sana yang nenek moyangnya demokrasi saja itu biasa, apalagi di Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, Rudy Mas'ud juga menyinggung fakta bahwa presiden pertama Indonesia, Soekarno, memiliki anak yang aktif di dunia politik, yakni Megawati Soekarnoputri, yang kemudian menjadi presiden kelima Indonesia. Menurut Rudy Mas'ud, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam demokrasi, tidak ada batasan siapa yang boleh mencalonkan diri, selama proses seleksi dilakukan secara transparan dan rakyat yang memutuskan.

“Yang menentukan adalah masyarakat, bukan pihak lain. Kalau masyarakat merasa calon punya kompetensi dan kemampuan, kenapa tidak?” tambahnya.

Rudy Mas'ud berharap masyarakat bisa menilai pencalonannya secara objektif dan tidak terjebak dalam isu politik dinasti, yang menurutnya tidak relevan dengan konteks demokrasi Indonesia. Ia menekankan pentingnya pemilihan berdasarkan kompetensi dan kemampuan untuk memimpin, bukan semata-mata latar belakang keluarga.

“Masyarakat kita sudah sangat cerdas. Mereka memilih bukan hanya berdasarkan latar belakang, tapi siapa yang memiliki energi dan kemampuan untuk memimpin,” tutupnya.