SuaraKaltim.id - Ratusan pensiunan PT Pupuk Kaltim dari sejumlah daerah menggelar demonstrasi di Jalan Oxigen, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Sabtu (07/12/2024) di dekat jalan menuju RS Pupuk Kaltim. Dalam aksi ini, mereka menuntut pengembalian hak Manfaat Pensiun Seumur Hidup (MPS).
Yoilos Rafli, penanggung jawab aksi menyatakan, tuntutan tersebut didasarkan pada Surat Menteri BUMN No. S-214/MBU/03/2021, tertanggal 26 Maret 2021. Surat ini, menurutnya, menjadi landasan hukum untuk memulihkan hak pensiunan yang terdampak restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya.
“Yang kami perjuangkan ini adalah uang kami sendiri, hasil iuran selama 30 tahun bekerja. Kami tidak sedang mengemis,” tegas Yoilos, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu (08/12/2024).
Ia menyoroti, dampak kebangkrutan Jiwasraya membuat pensiunan kehilangan hak atas manfaat pensiun seumur hidup, yang kini dibatasi waktu. Dari seluruh anak perusahaan BUMN, hanya PT Pupuk Kaltim yang belum memulihkan MPS bagi para pensiunan.
“Sudah tiga tahun kami menunggu, tapi hingga kini belum ada langkah konkret dari Direktur Pupuk Kaltim. Para pensiunan dibiarkan menghadapi ketidakpastian,” ungkapnya.
Yoilos juga mengaku sempat dipanggil untuk bertemu dengan Direktur PT Pupuk Kaltim pada Jumat (06/12/2024). Dalam pertemuan itu, ia mengaku mendapat respon kurang positif jika tetap melanjutkan aksi unjuk rasa.
“Saya punya rekamannya. Kami ini orang-orang yang telah berjasa membangun Pupuk Kaltim sejak 1975. Tetapi, hak kami justru diabaikan,” ujarnya.
Unjuk rasa ini diikuti sekitar 150 pensiunan dari berbagai kota, seperti Samarinda, Balikpapan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Mereka berharap tuntutan untuk memulihkan Manfaat Pensiun Seumur Hidup (MPS) dapat segera direalisasikan oleh manajemen PT Pupuk Kaltim.
Hak Jawab
Baca Juga: Satu Dekade Memimpin, Masyarakat Adat Kaltim Tagih Janji Jokowi: Berikan Kembali Kedaulatan
Menanggapi tuntutan PP-PKT ini, PT Pupuk Kalimantan Timur Persero (Pupuk Kaltim) menegaskan bahwa perusahaan telah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
Pupuk Kaltim tetap mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang terbuka untuk mencari solusi terbaik terkait skema manfaat pensiun, sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
“Pupuk Kaltim senantiasa membuka komunikasi dengan para pemangku kepentingan kami untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik, terkait berbagai isu yang menjadi perhatian bersama,” kata Sekretaris Perusahaan Pupuk Kaltim, Teguh Ismartono dalam keterangan tertulisnya, pada Rabu, (11/12/2024).
Teguh menegaskan bahwa sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pupuk Kaltim mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan.
Terkait permintaan yang diajukan PP-PKT, berdasarkan pendapat hukum atau Legal Opinion Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI pada 2021, ditegaskan bahwa Pupuk Kaltim tidak memiliki dasar hukum untuk memenuhi permintaan terkait manfaat pensiun seumur hidup yang diajukan oleh PP-PKT.
“Pendapat Hukum ini menjadi landasan perusahaan untuk memastikan langkah-langkah yang kami ambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tambah Teguh.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pemain Keturunan yang Menunggu Diperkenalkan PSSI usai Mauro Zijlstra
- 'Ogah Ikut Makan Uang Haram!' Viral Pasha Ungu Mundur dari DPR, Benarkah?
- Usai Kena OTT KPK, Beredar Foto Immanuel Ebenezer Terbaring Dengan Alat Bantu Medis
- Eks Feyenoord Ini Pilih Timnas Indonesia, Padahal Bisa Selevel dengan Arjen Robben
- Terbukti Tak Ada Hubungan, Kenapa Ridwan Kamil Dulu Kirim Uang Bulanan ke Lisa Mariana?
Pilihan
-
Hasil Super League: Brace Joel Vinicius Bawa Borneo FC Kalahkan Persijap
-
Persib Bandung Siap Hadapi PSIM, Bojan Hodak: Persiapan Kami Bagus
-
5 Fakta Kekalahan Memalukan Manchester City dari Spurs: Rekor 850 Gol Tottenham
-
Rapper Melly Mike Tiba di Riau, Siap Guncang Penutupan Pacu Jalur 2025
-
Hasil Super League: 10 Pemain Persija Jakarta Tahan Malut United 1-1 di JIS
Terkini
-
Uji Coba di 38 Titik, Samarinda Matangkan Sistem Parkir Berlangganan
-
PPU Hadapi 101 Ton Sampah per Hari, Apa Kunci Penopang Kebersihan IKN?
-
AJI Kritik Pernyataan Rahmad Masud Soal Berita PBB: Hak Jawab atau Dewan Pers
-
Tambang Ilegal di Kukar Tak Kunjung Tuntas, Kades Santan Ulu: Lagu Lama Mas
-
1.453 Pelajar PPU Terima Beasiswa, Disiapkan Jadi SDM Unggul untuk IKN