Agus Haris: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Bontang Bisa Selesai dalam 30 Hari

SuaraKaltim.id - Wakil Wali Kota Bontang terpilih, Agus Haris, memastikan bakal mengawal program prioritas kepala daerah, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem di Bontang.

Ia bahkan menyebut, dengan kolaborasi seluruh elemen, termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), persoalan ini bisa tuntas dalam 30 hari.

Agus Haris menjelaskan, dia bakal memastikan program prioritas yang dicanangkan Wali Kota terpilih, Neni Moerniaeni, berjalan dan tuntas.

Sebagai wakil, kata Agus, dia akan membantu wali kota menjalankan seluruh program kerjanya, dan memastikan koordinasi dari tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, kecamatan, hingga kelurahan benar-benar terlaksana. Hal itu disampaikan Agus pada Sabtu (28/12/2024) petang kemarin.

"Jadi, apa yang ditegaskan bu Neni [prioritas pengentasan miskin ekstrem] selaku wali kota terpilih, insha Allah saya sebagai wakil terpilihnya, saya pastikan persoalan miskin ekstrem itu harus selesai dan tuntas," kata Agus, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu (29/12/2024).

Agus Haris menegaskan, persoalan miskin ekstrem di Bontang sejatinya bisa tuntas hanya dalam tempo satu bulan atau 30 hari. Bontang, sebutnya, diapit sejumlah perusahaan besar berskala internasional, seperti PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) dan PT Badak LNG. Pemkot dan perusahaan bisa berbagi tanggung jawab mengentaskan miskin ekstrem ini. 

"Datanya [miskin ekstrem] sudah ada, tinggal dipanggil stakeholder itu, panggil perusahaan, dirapatkan bersama. Saya yakin, tidak sampai 100 hari, paling satu bulan kelar itu," tegasnya. 

Politikus Gerindra ini menegaskan, keberadaan miskin ekstrem telah didata. Data terakhir, ada 42 KK atau 149 orang masuk kategori miskin ekstrem. Yang dibutuhkan kemudian, kata dia, melihat aspek kebutuhan masing-masing warga yang masuk kategori itu.

Misal dalam aspek pendidikan, anak dari keluarga miskin ekstrem disekolahkan. Bila ada keinginan berusaha, diberi bantuan permodalan. Bila tak punya tempat tinggal, dibuatkan tempat tinggal layak.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Susun RPKD untuk Tekan Angka Kemiskinan Hingga Nol Persen

"Berapa sih itu. Ditanggung dua perusahaan dan perusahaan lain di Bontang saja bisa tanpa perlu APBD ikut campur. Minta tanggung jawab sosialnya perusahaan, selesai juga itu," katanya.

Agus Haris bahkan berpendapat, anggaran perusahaan lebih baik dialokasikan untuk pengentasan miskin ekstrem, yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat Bontang.

Ketimbang uang miliaran rupiah digunakan untuk mensponsori klub bola Liga 1 yang posisinya pun tidak di Bontang. 

"Mending anggaran miliaran rupiah itu dialokasikan untuk miskin ekstrem. Lebih ada manfaatnya ketimbang bantu klub bola," katanya.

Dia menambahkan, “Yang menikmati bunyinya pabrik, bunyi truk kalau lewat, baunya amoniak, itu orang Bontang. Kenapa malah bantu ke sana [luar Bontang]?."

Menurutnya bila perusahaan ikut andil dalam pengentasan miskin ekstrem, APBD bisa dimanfaatkan maksimal bagi program pemerintah lainnya. Semisal, meningkatkan kesejahteraan pegiat agama, organisasi profesi seperti guru, kesejahteraan ketua RT dan perangkatnya.