SuaraKaltim.id - Wakil Wali Kota Bontang terpilih, Agus Haris, memastikan bakal mengawal program prioritas kepala daerah, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem di Bontang.
Ia bahkan menyebut, dengan kolaborasi seluruh elemen, termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), persoalan ini bisa tuntas dalam 30 hari.
Agus Haris menjelaskan, dia bakal memastikan program prioritas yang dicanangkan Wali Kota terpilih, Neni Moerniaeni, berjalan dan tuntas.
Sebagai wakil, kata Agus, dia akan membantu wali kota menjalankan seluruh program kerjanya, dan memastikan koordinasi dari tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, kecamatan, hingga kelurahan benar-benar terlaksana. Hal itu disampaikan Agus pada Sabtu (28/12/2024) petang kemarin.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Susun RPKD untuk Tekan Angka Kemiskinan Hingga Nol Persen
"Jadi, apa yang ditegaskan bu Neni [prioritas pengentasan miskin ekstrem] selaku wali kota terpilih, insha Allah saya sebagai wakil terpilihnya, saya pastikan persoalan miskin ekstrem itu harus selesai dan tuntas," kata Agus, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu (29/12/2024).
Agus Haris menegaskan, persoalan miskin ekstrem di Bontang sejatinya bisa tuntas hanya dalam tempo satu bulan atau 30 hari. Bontang, sebutnya, diapit sejumlah perusahaan besar berskala internasional, seperti PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) dan PT Badak LNG. Pemkot dan perusahaan bisa berbagi tanggung jawab mengentaskan miskin ekstrem ini.
"Datanya [miskin ekstrem] sudah ada, tinggal dipanggil stakeholder itu, panggil perusahaan, dirapatkan bersama. Saya yakin, tidak sampai 100 hari, paling satu bulan kelar itu," tegasnya.
Politikus Gerindra ini menegaskan, keberadaan miskin ekstrem telah didata. Data terakhir, ada 42 KK atau 149 orang masuk kategori miskin ekstrem. Yang dibutuhkan kemudian, kata dia, melihat aspek kebutuhan masing-masing warga yang masuk kategori itu.
Misal dalam aspek pendidikan, anak dari keluarga miskin ekstrem disekolahkan. Bila ada keinginan berusaha, diberi bantuan permodalan. Bila tak punya tempat tinggal, dibuatkan tempat tinggal layak.
Baca Juga: Komitmen Tanpa Pujian, Kisah Kepemimpinan Isran Noor di Kaltim: APBD Naik, Kemiskinan Turun
"Berapa sih itu. Ditanggung dua perusahaan dan perusahaan lain di Bontang saja bisa tanpa perlu APBD ikut campur. Minta tanggung jawab sosialnya perusahaan, selesai juga itu," katanya.
Berita Terkait
-
Rp30 Triliun Zakat: Benarkah Cukup untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem?
-
Antam Perkuat Peran BUMN dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Safari Ramadan dan Pasar Murah
-
5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Punya Misi Putus Rantai Kemiskinan
-
Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Prabowo: Anak Tidak Boleh Jadi Pemulung
-
Kajian DEN: MBG Ciptakan 1,9 Juta Lapangan Kerja, Tekan Kemiskinan Capai 5,8 Persen
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Donald Trump Resmi Umumkan Tarif Baru, Ekonomi Indonesia Terancam Kena Dampak!
-
Antara Pangan Instan dan Kampanye Sehat, Ironi Spanduk di Pasar Tradisional
-
Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan: Duel Panas Derby Della Madonnina
-
FULL TIME! Yuran Fernandes Pahlawan, PSM Makassar Kalahkan CAHN FC
-
Libur Lebaran, Polresta Solo Siagakan Pengamanan di Solo Safari
Terkini
-
BMKG: Hujan 80-90 Persen Berpotensi Guyur Kaltim, Warga Diminta Waspada
-
Cegah Perundungan, DPRD PPU Dorong Kolaborasi Sekolah, Orang Tua, dan Pemerintah
-
Dugaan Pencemaran Laut, PT EUP: Kami Tetap Peduli pada Kesejahteraan Nelayan
-
Peringatan BMKG: Waspadai Dampak Pasang Laut di Pesisir Kaltim pada 2 April 2025
-
Sinergi DPRD dan Pemkab PPU, Stunting Berkurang Hingga 11,55 Persen