Harga Porsi MBG di Kaltim Dipatok Rp 17 Ribu, Tunggu Arahan Pusat untuk Penyesuaian

SuaraKaltim.id - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Benua Etam masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Khususnya, mengenai penyesuaian nilai porsi makanan, meskipun program ini telah resmi diluncurkan secara nasional pada 6 Januari 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Irhamsyah menjelaskan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima panduan resmi terkait penyesuaian besaran nilai porsi makanan dari pemerintah pusat.

Namun demikian, simulasi awal telah dilakukan, yang menunjukkan kemungkinan perlunya penyesuaian terutama untuk daerah terpencil seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Selain itu, Irhamsyah menyoroti bahwa kebutuhan gizi siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) juga memerlukan perhatian khusus. Misalnya, untuk kebutuhan susu, siswa SLB tidak dapat mengonsumsi susu UHT seperti pada umumnya, tetapi memerlukan susu kedelai atau pengganti lainnya yang memiliki harga berbeda.

Baca Juga: Polemik Pendidikan Gratis Rudy-Seno, Dewan Kaltim: Jangan Korbankan Anggaran Sektor Lain

"Secara prinsip, kami siap melaksanakan program ini, namun secara teknis kami masih menunggu arahan lebih lanjut, termasuk mekanisme penyediaan makanan, apakah akan dikelola oleh sekolah, pihak ketiga, atau melibatkan UMKM," jelasnya, disadur dari ANTARA, Senin (06/01/2025).

Disdikbud Kaltim telah menentukan standar nilai porsi makan sebesar Rp 17 ribu berdasarkan simulasi yang dilakukan. Menurut Irhamsyah, nilai tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dengan menu yang direncanakan.

Sementara itu, Prof. Moh Bahzar, pengamat sosial dari Universitas Mulawarman, menyambut baik program MBG ini, tetapi menekankan pentingnya kajian mendalam dalam pelaksanaannya.

Ia menyatakan perlunya model pelaksanaan yang jelas, apakah program ini hanya difokuskan di kota-kota besar atau juga mencakup wilayah-wilayah terpencil. Baginya, penyesuaian nilai porsi makanan perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi wilayah.

"Tidak bisa disamakan antara kebutuhan di Pulau Jawa dengan Kalimantan Timur. Kajian yang komprehensif diperlukan untuk mengukur kebutuhan gizi, harga bahan makanan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di setiap daerah," tambah Bahzar.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Turunkan Tarif PKB dan BBNKB, Terendah di Indonesia