SuaraKaltim.id - Kelanjutan dari pembangunan megaproyek IKN mulai terdengar jelas, terbaru Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Politik di 2028.
Kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, Prabowo memerintahkan agar ekosistem penunjang ibu kota politik seperti pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif beserta huniannya mulai dirampungkan.
Tahap pembangunan kedua untuk mewujudkan IKN sebagai "ibu kota politik" pun disetujui Prabowo dengan anggaran senilai Rp 48,8 triliun.
"Tahap kedua (pembangunan IKN) yang paling penting Presiden Prabowo mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik," ungkap mantan Menteri PUPR itu dalam keterangan pers setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo terkait IKN ini pada Selasa (21/1/2025) lalu.
Basuki menuturkan, selain dibiayai oleh APBN, pembangunan IKN juga akan dibiayai lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang nilainya mencapai Rp 60,93 triliun.
Meski proses KPBU ini masih dalam tahap studi kelayakan, Basuki menyebut anggaran tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membangun apartemen dan rumah tapak, serta sejumlah infrastruktur seperti jalan dan multi utility tunnels, dan pembangkit listrik tenaga surya.
Dibanding anggaran pada tahap pembangunan pertama, menurut Basuki anggaran pembangunan IKN yang menyusut cukup drastis itu masih sangat cukup untuk membangun sarana dan prasarana penunjang sebuah Ibu Kota Politik.
Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama OIKN akan membentuk tim desain dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk membangun ekosistem Lembaga yudikatif dan legislatif.
Netizen pun berkomentar terhadap rencana Prabowo untuk membangun IKN menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028.
Baca Juga: Pendidikan di Kaltim Menyongsong IKN, Pengamat: Infrastruktur Saja Tak Cukup
Beberapa netizen berpikir apakah rencana pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik tersebut memiliki anggaran yang cukup hingga dugaan rencana tersebut akan diundur kembali.
"Duitnya ada ngk pak?" tulis netizen.
"Yakinnnnn.....??" tanya netizen.
"Percayalah, nanti diundur lagi," duga netizen.
"Ayolah cukuplah dulu buang2 anggaran untuk melayani dan memberi fasilitas ke pejabat2. Katanya "Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat"? Apakah kata rakyat diartikan sebagai pejabat? Jadi pejabat untuk melayani dan memperjuangkan hak rakyat apa minta dilayani sih?" tambah netizen.
Kontributor : Maliana
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Lagi Jadi Omongan, Berapa Penghasilan Edi Sound Si Penemu Sound Horeg?
- 5 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Tampil di Kasta Tertinggi Eropa Musim 2025/2026
- Kisah Pilu Dokter THT Lulusan UI dan Singapura Tinggal di Kolong Jembatan Demak
- Brandon Scheunemann Jadi Pemain Paling Unik di Timnas Indonesia U-23, Masa Depan Timnas Senior
- Orang Aceh Ada di Logo Kota Salem, Gubernur Aceh Kirim Surat ke Amerika Serikat
Pilihan
-
Harga Emas Antam Terjun Bebas Hari Ini
-
Gaduh Pemblokiran Rekening, PPATK Ngotot Dalih Melindungi Nasabah
-
Siapa Ivan Yustiavandana? Kepala PPATK Disorot usai Lembaganya Blokir Rekening Nganggur
-
Siapa Ratu Tisha? Didorong Jadi Ketum PSSI Pasca Kegagalan Timnas U-23
-
6 Rekomendasi HP dengan Kamera Canggih untuk Konten Kreator 2025
Terkini
-
IKN Dibuka Lebar untuk Dunia: Basuki Tegaskan Komitmen Investasi Sehat dan Berkelanjutan
-
BMKG Ingatkan Kaltim: Kemarau Basah Bisa Picu Karhutla dan Krisis Air
-
Seno Aji Tegaskan FKDM sebagai Mitra Strategis Jaga Keamanan Wilayah
-
Revisi UU IKN Mengemuka, DPRD Kaltim: Jangan Gegabah Ubah Aturan!
-
Ketika Elpiji Harus Diantar dengan Ketinting: Cerita Distribusi Energi di Mahulu