SuaraKaltim.id - Kelanjutan dari pembangunan megaproyek IKN mulai terdengar jelas, terbaru Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Politik di 2028.
Kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, Prabowo memerintahkan agar ekosistem penunjang ibu kota politik seperti pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif beserta huniannya mulai dirampungkan.
Tahap pembangunan kedua untuk mewujudkan IKN sebagai "ibu kota politik" pun disetujui Prabowo dengan anggaran senilai Rp 48,8 triliun.
"Tahap kedua (pembangunan IKN) yang paling penting Presiden Prabowo mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik," ungkap mantan Menteri PUPR itu dalam keterangan pers setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo terkait IKN ini pada Selasa (21/1/2025) lalu.
Basuki menuturkan, selain dibiayai oleh APBN, pembangunan IKN juga akan dibiayai lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang nilainya mencapai Rp 60,93 triliun.
Meski proses KPBU ini masih dalam tahap studi kelayakan, Basuki menyebut anggaran tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membangun apartemen dan rumah tapak, serta sejumlah infrastruktur seperti jalan dan multi utility tunnels, dan pembangkit listrik tenaga surya.
Dibanding anggaran pada tahap pembangunan pertama, menurut Basuki anggaran pembangunan IKN yang menyusut cukup drastis itu masih sangat cukup untuk membangun sarana dan prasarana penunjang sebuah Ibu Kota Politik.
Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama OIKN akan membentuk tim desain dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk membangun ekosistem Lembaga yudikatif dan legislatif.
Netizen pun berkomentar terhadap rencana Prabowo untuk membangun IKN menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028.
Baca Juga: Pendidikan di Kaltim Menyongsong IKN, Pengamat: Infrastruktur Saja Tak Cukup
Beberapa netizen berpikir apakah rencana pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik tersebut memiliki anggaran yang cukup hingga dugaan rencana tersebut akan diundur kembali.
"Duitnya ada ngk pak?" tulis netizen.
"Yakinnnnn.....??" tanya netizen.
"Percayalah, nanti diundur lagi," duga netizen.
"Ayolah cukuplah dulu buang2 anggaran untuk melayani dan memberi fasilitas ke pejabat2. Katanya "Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat"? Apakah kata rakyat diartikan sebagai pejabat? Jadi pejabat untuk melayani dan memperjuangkan hak rakyat apa minta dilayani sih?" tambah netizen.
Kontributor : Maliana
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Haunted Garden Hadir di IKN, Ada Dinner Halloween hingga Atraksi Fire Juggling
-
37 Orang Diamankan Terkait Pencurian Kabel Telkom di Samarinda, 4 Ditetapkan Tersangka
-
Karhutla 20 Hektare di Samarinda, Api Tinggal 20 Meter dari Asrama Yonzipur
-
Karhutla Kaltim Tembus 9.500 Hektare dalam 3 Bulan, Kabut Asap Masih Mengancam
-
Karhutla Kalimantan: Polri Terjunkan 200 Brimob, 10 Anggota Bareskrim ke Kaltim-Kalteng