SuaraKaltim.id - Kelanjutan dari pembangunan megaproyek IKN mulai terdengar jelas, terbaru Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Politik di 2028.
Kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, Prabowo memerintahkan agar ekosistem penunjang ibu kota politik seperti pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif beserta huniannya mulai dirampungkan.
Tahap pembangunan kedua untuk mewujudkan IKN sebagai "ibu kota politik" pun disetujui Prabowo dengan anggaran senilai Rp 48,8 triliun.
"Tahap kedua (pembangunan IKN) yang paling penting Presiden Prabowo mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik," ungkap mantan Menteri PUPR itu dalam keterangan pers setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo terkait IKN ini pada Selasa (21/1/2025) lalu.
Basuki menuturkan, selain dibiayai oleh APBN, pembangunan IKN juga akan dibiayai lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang nilainya mencapai Rp 60,93 triliun.
Meski proses KPBU ini masih dalam tahap studi kelayakan, Basuki menyebut anggaran tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membangun apartemen dan rumah tapak, serta sejumlah infrastruktur seperti jalan dan multi utility tunnels, dan pembangkit listrik tenaga surya.
Dibanding anggaran pada tahap pembangunan pertama, menurut Basuki anggaran pembangunan IKN yang menyusut cukup drastis itu masih sangat cukup untuk membangun sarana dan prasarana penunjang sebuah Ibu Kota Politik.
Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama OIKN akan membentuk tim desain dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk membangun ekosistem Lembaga yudikatif dan legislatif.
Netizen pun berkomentar terhadap rencana Prabowo untuk membangun IKN menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028.
Baca Juga: Pendidikan di Kaltim Menyongsong IKN, Pengamat: Infrastruktur Saja Tak Cukup
Beberapa netizen berpikir apakah rencana pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik tersebut memiliki anggaran yang cukup hingga dugaan rencana tersebut akan diundur kembali.
"Duitnya ada ngk pak?" tulis netizen.
"Yakinnnnn.....??" tanya netizen.
"Percayalah, nanti diundur lagi," duga netizen.
"Ayolah cukuplah dulu buang2 anggaran untuk melayani dan memberi fasilitas ke pejabat2. Katanya "Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat"? Apakah kata rakyat diartikan sebagai pejabat? Jadi pejabat untuk melayani dan memperjuangkan hak rakyat apa minta dilayani sih?" tambah netizen.
Kontributor : Maliana
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
Terkini
-
Kaltim Berusaha Jaga Harga Sawit Pasca Pidato Prabowo soal Ekspor Terpusat
-
QLola by BRI Hadir sebagai Strategi Cerdas Mengelola Payroll Perusahaan Secara Efisien
-
BRI Kartu Kredit Tawarkan Berbagai Keuntungan bagi Para Traveler, Yuk Cek di Sini!
-
BRI Perluas Investasi Syariah, Bersama Syailendra Capital Garap Reksa Dana: Return Tembus 7,58%
-
Kolam Bekas Tambang di Kukar Jadi Tempat Wisata usai Terbengkalai 28 Tahun