SuaraKaltim.id - Kelanjutan dari pembangunan megaproyek IKN mulai terdengar jelas, terbaru Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Politik di 2028.
Kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, Prabowo memerintahkan agar ekosistem penunjang ibu kota politik seperti pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif beserta huniannya mulai dirampungkan.
Tahap pembangunan kedua untuk mewujudkan IKN sebagai "ibu kota politik" pun disetujui Prabowo dengan anggaran senilai Rp 48,8 triliun.
"Tahap kedua (pembangunan IKN) yang paling penting Presiden Prabowo mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik," ungkap mantan Menteri PUPR itu dalam keterangan pers setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo terkait IKN ini pada Selasa (21/1/2025) lalu.
Basuki menuturkan, selain dibiayai oleh APBN, pembangunan IKN juga akan dibiayai lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang nilainya mencapai Rp 60,93 triliun.
Meski proses KPBU ini masih dalam tahap studi kelayakan, Basuki menyebut anggaran tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membangun apartemen dan rumah tapak, serta sejumlah infrastruktur seperti jalan dan multi utility tunnels, dan pembangkit listrik tenaga surya.
Dibanding anggaran pada tahap pembangunan pertama, menurut Basuki anggaran pembangunan IKN yang menyusut cukup drastis itu masih sangat cukup untuk membangun sarana dan prasarana penunjang sebuah Ibu Kota Politik.
Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama OIKN akan membentuk tim desain dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk membangun ekosistem Lembaga yudikatif dan legislatif.
Netizen pun berkomentar terhadap rencana Prabowo untuk membangun IKN menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028.
Baca Juga: Pendidikan di Kaltim Menyongsong IKN, Pengamat: Infrastruktur Saja Tak Cukup
Beberapa netizen berpikir apakah rencana pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik tersebut memiliki anggaran yang cukup hingga dugaan rencana tersebut akan diundur kembali.
"Duitnya ada ngk pak?" tulis netizen.
"Yakinnnnn.....??" tanya netizen.
"Percayalah, nanti diundur lagi," duga netizen.
"Ayolah cukuplah dulu buang2 anggaran untuk melayani dan memberi fasilitas ke pejabat2. Katanya "Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat"? Apakah kata rakyat diartikan sebagai pejabat? Jadi pejabat untuk melayani dan memperjuangkan hak rakyat apa minta dilayani sih?" tambah netizen.
Kontributor : Maliana
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
BRI Sepakat Tebar Dividen Rp52,1 Triliun, Cek Jadwal Detail dan Pembagiannya
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim