SuaraKaltim.id - Pembangunan Kota Nusantara terus berlanjut dengan fokus pada keberlanjutan dan teknologi pintar. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa hingga saat ini, terdapat 42 penyewa yang telah menempati kawasan permukiman di ibu kota baru Indonesia, yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu disampaikan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, PPU, Jumat (02/03/2025) kemarin.
"Tahap awal pembangunan 2022-2024, fokus pembangunan lahan merujuk pengolahan lanskap (land improvement) tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan," ujar Nasuki.
Sejumlah fasilitas dasar seperti perkantoran, drainase, jalan, serta infrastruktur kelistrikan telah dibangun untuk mendukung kawasan tersebut.
"Fasilitas dasar seperti perkantoran, drainase, jalan, kelistrikan, serta fasilitas pendukung lainnya telah dibangun," tambahnya.
Dalam upaya membangun kota yang modern dan berkelanjutan, OIKN memastikan bahwa seluruh infrastruktur di Kota Nusantara mengadopsi teknologi digital dan dioperasikan dengan sistem pintar.
Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik serta memperkuat ekosistem digital yang terintegrasi dengan konsep ramah lingkungan.
Saat ini, berbagai fasilitas komersial seperti restoran dan hotel telah mulai beroperasi di kawasan permukiman tersebut sejak tahap pertama pembangunan.
"Saat ini sudah ada 42 penyewa di kawasan permukiman Kota Nusantara termasuk restoran dan hotel," jelas Basuki Hadimuljono.
Baca Juga: Investasi IKN Capai Rp 58,4 Triliun Meski Jumlah LoI Menurun
Pembangunan infrastruktur Kota Nusantara akan terus berlanjut hingga 2028, sejalan dengan rencana menjadikan kota ini sebagai pusat pemerintahan modern yang berdaya saing global.
Pemerintah optimistis bahwa dengan perencanaan matang dan dukungan berbagai pihak, Kota Nusantara dapat mencerminkan visi Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto turut mendukung penuh keberlanjutan proyek ini dengan menyetujui anggaran tahap kedua sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyelesaian berbagai fasilitas pendukung ekosistem pemerintahan di ibu kota baru.
Selain itu, Kota Nusantara tetap mengedepankan konsep keberlanjutan dengan mengembangkan fasilitas yudikatif dan legislatif yang mendukung operasional pemerintahan.
Kota ini juga mengusung konsep kota cerdas, kota spons yang mampu menahan air hujan, serta kota hutan yang menjaga keseimbangan ekologi.
"Target pembangunan fasilitas yudikatif dan legislatif yang menjadi komponen penting dalam operasional pemerintahan di ibu kota baru, pembangunan Kota Nusantara tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan menjaga konsep kota cerdas, kota spons yang mampu menahan air hujan dan kota hutan," tutur Basuki.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Tak Bisa Diganti Uang Pribadi Gubernur, Kursi Pijat Rudy Mas'ud Bakal Dipindah
-
Pelajar SMK Samarinda Meninggal karena Sepatu Kekecilan, Ibu Ungkap Kronologi
-
Mensos Respons Kasus Siswa SMK Samarinda Meninggal usai Keluhkan Sepatu Sempit
-
Pemprov Kaltim Klarifikasi Perihal Heboh Anggaran Laundry Gubernur Senilai Rp450 Juta
-
Siswa Meninggal Gegara Sepatu Kekecilan, DPRD Samarinda Singgung Pendataan Lemah