Janji Tinggal Janji? Bengkel Gratis Pertamina untuk Korban BBM Rusak Belum Jelas

Setelah dicek keesokan harinya, pihak bengkel menemukan adanya endapan substansi seperti jeli di dalam tangki BBM ambulans.

“Endapannya sampai masuk ke filter, filternya ngeblok jadi pompanya kerja lebih keras. Kemudian akhirnya performa pompanya turun dan harus diganti,” lanjut Budi.

Sayangnya, saat itu pompa bahan bakar yang diperlukan sedang tidak tersedia di bengkel resmi, sehingga Budi harus memesannya dari luar.

Meskipun RDP telah menghasilkan berita acara, Budi mengaku belum puas karena belum ada solusi yang benar-benar menjawab kekhawatirannya.

Baca Juga: 3,2 Hektare Hutan Pendidikan Unmul Rusak, Kampus Minta Gakkum Bertindak

Menanggapi hal itu, Hairul Anwar juga menilai bahwa hasil RDP belum menyentuh akar persoalan dari fenomena brebet.

“Kalau Covid ada masalahnya, jelas ketahuan, bagaimana solusinya, sehingga orang tahu pemerintah bilang, Covid selesai ya sekarang,” katanya.

“Ini kita tidak tahu masalahnya apa? Katanya tercampur BBM, air apalah, terserah lah. Tapi kan kita enggak tahu pasti apa?” tegas Hairul.

Menurut Hairul, RDP seharusnya menjadi momen bagi pemerintah provinsi, Pertamina, dan instansi terkait untuk mengambil langkah konkret dan terukur.

“Pertama, siapa yang akan mem-follow up? Mau dibentuk tim kah? Mau dinas tertentu kah segala macam, kemudian ada timeline yang akan diselesaikan? Kalau belum, maka belum ada kepastian,” ujarnya.

Baca Juga: BBM Bermasalah, Lab Tutup, Mesin Rusak: DPRD Kaltim Kebingungan Uji Sampel

Ia menambahkan, Pertamina seharusnya mampu menelusuri seluruh rantai distribusi BBM dari produksi hingga sampai ke SPBU, sehingga bisa melakukan kompensasi berdasarkan hasil investigasi tersebut.

Hal ini penting agar masyarakat tidak terus merasa cemas dalam membeli BBM.

“Pada dasarnya, sebenarnya kita bukan mencari siapa yang bertanggung jawab. Ya kayak kecelakaan pesawat lah, setengah mati dicari penyebabnya, supaya tidak terjadi lagi,” lanjutnya.

“Ini kalau tidak ada, semua begini aja. Nanti 5 bulan lagi, tahun depan berhebat lagi, rusak lagi, ya masa itu terus, kapan selesainya?” sambung Hairul.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana memberikan bantuan kompensasi sebesar Rp 300 ribu kepada warga yang terdampak. Namun, menurut Hairul, langkah itu tidak menyentuh akar persoalan.

“Seandainya ini masalahnya berlarut-larut sampai 2 tahun? Emang mau Pemkot 2 tahunan mau memberikan bantuan terus menerus,” katanya.