Di Balik Tragedi Muara Kate: Jejak Hauling, Pembunuhan, dan Suara yang Tak Didengar

SuaraKaltim.id - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur (Kaltim) kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (15/04/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap lambannya respons pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menangani konflik yang terjadi di Dusun Muara Kate, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser.

Selama lima bulan terakhir, warga masih mencari kejelasan atas pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang warga di wilayah tersebut.

Konflik ini mencuat seiring beroperasinya hauling batu bara milik PT Mantimin Coal Mining (MCM) yang menggunakan jalan umum sebagai jalur distribusi, menimbulkan keresahan warga sejak November 2024.

Baca Juga: Satu Bulan Tanpa Kepastian, KMS Kembali Gelar Aksi untuk Kasus Pembunuhan Brutal di Paser

Sekitar 700 truk batu bara melintasi jalan umum setiap hari, menimbulkan dampak serius, mulai dari debu tebal, aktivitas warga terganggu, hingga ancaman terhadap keselamatan.

Pada Oktober 2024, seorang pendeta bernama Veronika Fitriani tewas terlindas truk perusahaan, memicu warga untuk memblokade jalan yang biasa digunakan sebagai jalur hauling.

Insiden tragis kembali terjadi pada 15 November 2024 pukul 04.00 WITA. Dua warga yang berjaga di posko, Russel (60) dan Anson (55), menjadi korban penyerangan.

Keduanya mengalami luka parah setelah digorok oleh orang tak dikenal. Russel meninggal dunia, sementara Anson selamat dan sempat menjalani perawatan intensif.

Sebagai respons, warga Dusun Muara Kate bersama sejumlah NGO dan mahasiswa membentuk Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim dan menggelar aksi damai pada 18 November 2024.

Baca Juga: Salahkan Media, Natalius Pigai Ngaku Tak Tahu Soal Konflik Tambang dan Masyarakat Adat di Paser: Gimana Kita Bisa Tahu?

Namun, tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan memuaskan dari pemerintah. Aksi kemudian berlanjut beberapa hari setelahnya, namun kembali tanpa hasil.

Datang ke Kantor Gubernur Kaltim, Berteriak "Cuek Pol"

Tak puas, massa kembali mendatangi Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (15/04/2025). Mereka membawa poster dan spanduk bertuliskan “cuek pol” sebagai sorotan utama.

Kostum para peserta aksi pun beragam, dari atribut adat hingga jaket oranye dan helm khas pekerja tambang. Dalam orasi, mereka juga menyertakan truk mainan berisi arang sebagai simbol operasional tambang.

Aksi teatrikal turut ditampilkan. Di depan plang kantor gubernur, sejumlah peserta mengenakan kostum polisi dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, dengan mulut dan telinga ditutup uang sebagai simbol dugaan pembungkaman oleh perusahaan tambang.

Seorang peserta lain berdandan sebagai korban, lengkap dengan perban di kepala dan leher, merepresentasikan kekerasan terhadap warga.

Setelah berorasi dari pukul 08.00 hingga 12.00 WITA, massa beristirahat di Masjid Nurul Mu’minin. Saat itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melintas dan hendak melaksanakan salat.

Usai beribadah, ia dihadang oleh perwakilan masyarakat adat yang ingin segera berdialog.

“Sekarang pak. Karena kita belum makan, tunggu bertemu dengan bapak baru kami makan,” kata salah satu warga adat dari Batu Kajang.

Sekitar pukul 13.30, 20 orang dari massa aksi dipersilakan masuk ke ruang pertemuan di kantor gubernur. Namun, sempat terjadi ketegangan lantaran masyarakat adat dilarang membawa ponsel ke dalam ruangan.

Mereka menolak, menganggap hal itu sebagai bentuk ketertutupan. Setelah bernegosiasi, akhirnya semua diperbolehkan masuk bersama media.

Dalam pertemuan itu, masyarakat adat menyampaikan keresahan. Wartalinus menyampaikan dua tuntutan utama: pengungkapan pelaku pembunuhan terhadap tetua adat serta larangan penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang.

“Fokus kami dua poin saja. Pertama, larang itu holding di jalan raya. Nah, kedua, ungkap itu pembunuhnya. Di sini kami melihat hanya kurangnya kesungguhan. Tapi tolong nanti ketika itu diserahkan ke kami, ada surat. Jika ada tindakan yang mungkin melanggar hukum supaya tidak ada tuntutan,” tegas Wartalinus.

Perwakilan lain, Aspriana, mengungkapkan dampak langsung dari aktivitas hauling terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Yang lewat 700 truk per hari, tidak berjeda, beriringan. Bagaimana kami bisa lewat emak-emak yang antar anak sekolah? Keluhan yang kedua, penanaman pohon pisang setiap bulan. Karena jalan kami luar biasa rusak ini,” ucap Aspriana.

Mey Christy menambahkan bahwa laporan sudah disampaikan ke pihak kepolisian, namun tanggapan yang diterima justru permintaan membuka kembali akses jalan untuk kepentingan perusahaan.

“Harapan kami, bapak bisa menyelesaikan dan yang terpenting adalah pembunuh Paman Rusel. Kami mengharapkan segera ditangkap beserta dengan dalang-dalangnya dan tutup cabut izin PT Mantimin,” ujarnya.

Rudy Mas'ud Tak Akan Berikan Izin, Apabila...

Menanggapi berbagai keluhan, Gubernur Rudy Mas’ud mengaku prihatin atas tragedi yang menimpa masyarakat adat. Ia berkomitmen menindaklanjuti kasus tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda dan Polda Kaltim.

“Saya selaku Gubernur Kaltim tidak akan memberikan izin apabila menggunakan jalan umum. Kalau ini tidak selamat kita dibikinnya,” katanya, merujuk pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang mengharuskan perusahaan tambang memiliki jalan khusus.

Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini adalah tanggung jawabnya sebagai gubernur.

Rudy Mas'ud menyampaikan harapannya agar kepemimpinan baru di tingkat provinsi dan kepolisian membawa semangat baru untuk mengungkap kebenaran.

“Saudara hari ini merasa tidak aman, karena tindak pidana pembunuhannya sampai hari ini belum terkuak. Tapi yakinlah dengan Kapolda yang baru, gubernur baru, punya semangat baru, kita membawa perubahan yang baru untuk Kaltim,” tukasnya.

Kontributor: Giovanni Gilbert