Satu Bulan Tanpa Kepastian, KMS Kembali Gelar Aksi untuk Kasus Pembunuhan Brutal di Paser

SuaraKaltim.id - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) kembali menggelar aksi di depan Kantor Gubernur dalam mengusut kasus pembunuhan di Dusun Muara Langon, Desa Muara Kate, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser.

Aksi ini dilakukan setelah satu bulan belum ada kejelasan yang menyebabkan melayangnya nyawa Rusel (60) tahun dan Anson (55) tahun mengalami penganiayaan berat pada Jumat (15/11/2024) lalu.

Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 04.30 WITA pada saat masyarakat melakukan penjagaan di pos yang mereka inisiasi sendiri. Penjagaan tersebut dilakukan sebagai respons atas lemahnya peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menindak tegas penggunaan jalan umum, oleh truk pengangkut batubara yang melintasi jalan negara, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat.

Adapun tuntutan yang mereka suarakan yakni, segera melakukan penegakan sesuai Perda Kaltim No. 10 tahun 2012 terhadap PT. Mantimin Coal Mining (MCM) yang melanggar larangan dan kewajiban dengan melintasi jalan umum untuk pengangkutan batu bara.

Baca Juga: Hak Masyarakat Adat di Ujung Tanduk, Koalisi Sipil Kaltim Mengecam Kekerasan di Paser

Karena, seharusnya tugas pemerintah daerah, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) bertanggungjawab secara moril untuk mendesak Kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dengan selalu memberikan laporan perkembangan kasus kepada Masyarakat Kaltim.

Maka dari itu, KMS Kaltim mengecam dan mengutuk keras tindakan brutal dan tidak manusiawi yang telah menyebabkan pembunuhan terhadap masyarakat Desa Muara Kate, yang hanya memperjuangkan lingkungannya terhadap penolakan pengangkutan truk batu bara lewat jalur umum.

"Kami menuntut pemerintah untuk serius menangani kasus ini. Sampai hari ini, meski sudah lebih dari 30 hari, belum ada tersangka yang ditetapkan," ujar Koordinator lapangan KMS, Putu, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu (18/12/2024).

KMS Kaltim juga telah mengirimkan surat somasi kepada berbagai instansi, termasuk Komnas HAM, LPSK, dan kepolisian, namun belum mendapat respons memuaskan.

"Kekecewaan jelas ada. Surat dan laporan sudah kami kirim ke berbagai pihak, bahkan media sosial pun di mana-mana menyuarakan soal itu. Jika keterangannya bahwa tidak tahu informasi, mungkin kerjanya di rumah kali." tambahnya.

Baca Juga: AMAN Kaltim: Copot Kapolres Paser, Tuntaskan Kasus Penyerangan di Muara Kate

Putu juga menyoroti dugaan keterkaitan antara kasus di Muara Kate dengan kasus serupa di Kalimantan Selatan (Kalsel). Di Kalsel, saksi kunci dalam kasus pertambangan diduga dibunuh, dan izin tambang di wilayah tersebut kembali diterbitkan setelah sebelumnya dicabut.

"Kami menduganya ada keterkaitan, karena perusahaannya sama. Hanya saja, lokasinya yang berbeda. Tapi pola-pola yang dilakukan itu semua sama," jelas Putu.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan aksi tersebut.

"Kami akan terus mengawal kasus ini," tutupnya.