Pertamina Gandeng Bengkel Resmi untuk Tangani Motor Berebet di Bontang

Rudy Mas’ud juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terbuka bagi investor yang ingin membangun SPBU swasta, termasuk di ibu kota provinsi, Samarinda.

Namun, seluruh proses administrasi, teknis, dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah harus dipenuhi dengan baik.

"Dengan banyaknya alternatif SPBU, maka masyarakat bisa menjadi lebih mudah untuk mengakses BBM dan diharapkan dapat mengurai antrean panjang," sebutnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Hairul Anwar, menyebut bahwa kehadiran SPBU swasta sebagai alternatif bukanlah persoalan.

Baca Juga: Fenomena Motor Brebet Jadi Sorotan RDP, Akademisi: Akar Masalahnya Belum Terjawab

Namun, ia menilai bahwa investor tentu akan mempertimbangkan peluang dan potensi keuntungan sebelum membangun SPBU non-Pertamina di Kaltim.

“Di Jakarta saja beda harganya berapa? Bagi kita, tidak ada aturan yang melarang,” ucap Hairul.

Akan tetapi, perbedaan harga BBM antara SPBU Pertamina dan swasta dinilai dapat menimbulkan keresahan, terutama di kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Apalagi, sebagian besar masyarakat kini cenderung menjadi konsumen yang selektif dalam memilih produk yang paling menguntungkan bagi mereka.

“Kalau bagi driver ojek online (ojol), itu akan sangat berpengaruh, karena mereka makan berapa liter sehari? Berbeda dengan masyarakat yang beli seliter per 3 hari dalam seminggu,” lanjutnya.

Baca Juga: Warga Ngeluh BBM Bermasalah, Pengamat Unmul Bongkar Dugaan Kebocoran Sistem

Ia juga menyarankan agar Pertamina membentuk tim khusus untuk menelusuri akar persoalan dari fenomena motor brebet, mulai dari tahap produksi BBM hingga distribusinya ke SPBU.