Anggaran 2025-2026 untuk Pendidikan di Kaltim: Pembahasan Gratispol hingga RKB Sekolah

SuaraKaltim.id - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim membahas sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), hingga pembangunan SMA/SMK/SLB di setiap kabupaten/kota.

Pembahasan tersebut berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (21/04/2025). Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, usai RDP di Gedung E DPRD Kaltim.

“Mengenai Gratispol, tentu kita akan mendukung program Pak Gubernur. Nah, ini tadi kita juga bicara soal anggaran 2025 dan 2026,” ujar Baba, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa (22/04/2025).

Baba mengatakan, sektor pendidikan perlu penyelarasan, terutama di periode 2025-2026.

Termasuk di dalamnya pemerataan sekolah negeri dengan daya tampung yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita akan bicara dengan Pak Gubernur, bagaimana pola sekolah swasta. Contohnya, di Balikpapan masih bisa meng-cover hanya 51 persen,” sebutnya.

Terkait pondok pesantren, Baba menyebut data yang ada perlu dipadukan dengan kolaborasi bersama Kementerian Agama.

“Pesantren itu kan vertikal, langsung ke Kementerian Agama. Tapi itu tetap masuk di program Gratispol selama itu warga Kaltim,” tukasnya.

Di sisi lain, Baba juga menanggapi soal pembiayaan Gratispol seperti seragam gratis.

Baca Juga: Langkah Perempuan Kaltim Menuju Mimpi: Pendidikan Gratis hingga S3

Ia mengaku, anggarannya masih perlu dipastikan kewenangannya.

“Apakah langsung ke dinas masing-masing atau ke sekolah sesuai jumlah siswanya, masih jadi pembahasan Komisi IV,” terangnya.

Termasuk mekanisme teknisnya, kata Baba, bisa berjalan tanpa perlu regulasi baru.

“Kalau SMA dan SMK kan tidak Pergub. Yang dipergubkan itu S1, S2, dan S3, itu ke Biro Kesra. SMA dan SMK berarti Disdikbud,” tambahnya.

Meski tahun ini program Gratispol belum berjalan 100 persen, Komisi IV memastikan pemberian seragam, sepatu, dan tas gratis untuk siswa baru bisa terealisasi.

Baba menyebut, dengan dana Rp750 miliar yang dianggarkan, program Gratispol akan terus dibahas bersama Pemprov Kaltim.

“Saya akan komunikasikan dulu ke Kadis, biar lebih jelas. Termasuk ke Gubernur soal anggaran. Insya Allah bisa berjalan, meski belum bisa langsung 100 persen. Tahun ini yang kita fasilitasi seragam itu hanya untuk kelas 10 SMA dan SMK. Tahun depan kelas 10 dan 11, dan seterusnya berkelanjutan,” bebernya.

Sementara itu, Kabid Pembinaan SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, menyebut pihaknya terus mematangkan petunjuk teknis (juknis) program tersebut.

“Kita samakan persepsi dulu. Legislatif ini mitra pemerintah, apalagi waktu terus berjalan. Kami ingin dengar kesiapan Pemprov,” ujarnya.

Surasa menambahkan, salah satu implementasi pendidikan gratis yakni dengan menaikkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) daerah.

“Dulu dari BOS Nasional dan BOS Daerah. Sekarang BOS Nasional tetap, BOS Daerah-nya yang ada kenaikan,” jelasnya.

Kenaikan ini, lanjut Surasa, ditujukan bagi SMA, SMK, dan SLB yang merupakan kewenangan Disdikbud Kaltim.

“Tentu bertahap ya, disesuaikan kemampuan daerah,” ungkapnya.

Saat ditanya soal apa saja yang dicakup BOSP daerah dan perubahan program Gratispol, Surasa menjelaskan detailnya akan dituangkan dalam juknis.

“Secara garis besar sama seperti BOS Daerah dulu, tapi ada tambahan. Misalnya, bisa untuk menggaji guru honor, beli seragam, dan lainnya, khusus untuk sekolah negeri,” pungkasnya.

Rp 750 Miliar Digelontorkan, Pemprov Kaltim Wujudkan Pendidikan Gratis SMA-S3

Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud-Seno Aji telah meluncurkan program Gratispol. Salah satunya pendidikan gratis jenjang SMA-S3.

Untuk tahun ini, pihaknya akan memprioritaskan mahasiswa baru yang hendak menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Usai menghadiri Launching Program Gratispol di Plenary Convention Hall Sempaja Samarinda, Rudy Mas'ud menyampaikan bahwa program pendidikan gratis secara bertahap akan menyentuh di setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

"Kita pastikan anak-anak pelajar di Kaltim akan bisa merasakan manfaat di balik program pendidikan gratis ini," imbuhnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (21/04/2025).

Lebih lanjut, Rudy mengatakan bahwa khusus di tahun ini, pihaknya akan memberikan kesempatan pendidikan gratis untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2025/2026 terlebih dahulu. 

"Nanti secara bertahap, tahun depan baru kita maksimalkan pendidikan gratis ini untuk semua tingkatan ya," kata Rudy Mas'ud.

Tahap I, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menggelontorkan anggaran kurang lebih sekitar Rp 750 Miliar untuk merealisasikan pendidikan gratis sesuai dengan janji kampanye Rudy Mas'ud-Seno Aji.

"Setelah itu, kami akan tingkatkan lagi anggarannya menjadi Rp 2,1 Triliun untuk program pendidikan gratis ini," tambahnya.

Kemudian, ia juga menyebut bahwa mekanisme pendaftaran untuk pendidikan gratis SMA-S3 sangatlah mudah. Masyarakat sudah bisa mengakses ke laman website gratispol.kaltimprov.go.id. 

Kendati begitu, Rudy Mas'ud meminta kepada seluruh pelajar yang nantinya merasakan program pendidikan gratis (Gratispol), untuk bisa berkomitmen dalam menyelesaikan masa studinya tepat waktu.

"Yang penting harus lulus, jangan tidak lulus ya," tutupnya.