Demi IKN, PPU Dorong Pemerintah Pusat Tambah 36.000 Sambungan Gas

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan 36.000 sambungan aliran gas rumah tangga kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten PPU Sodikin di Penajam, Rabu, 30 April 2025 kemarin.

"Tahun ini kami usulkan pemasangan 36.000 sambungan aliran gas rumah untuk penuhi kebutuhan gas rumah tangga warga," ujar Sodikin, disadur dari ANTARA, Kamis, 1 Mei 2025.

Bagi daerah yang menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) itu, mendapat program sambungan aliran gas rumah tangga dari Kementerian ESDM pada 2018 dan 2019 dengan total 9.365 sambungan di Kecamatan Penajam dan Kecamatan Waru.

Baca Juga: Otorita IKN Ambil Alih, Satgas Pembangunan Resmi Dibubarkan

Menurutnya, pemerintah kabupaten akan mempermudah perizinan untuk mendukung pembangunan sambungan aliran gas rumah tangga, sebagai bagian dari program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan bahan bakar minyak.

Pemkab PPU menargetkan masyarakat yang mendapat layanan sambungan gas rumah tangga bisa mencapai 80 persen atau diproyeksikan sekitar 36.000 sambungan aliran gas rumah tangga.

"Saat ini, warga yang sudah dapat layanan sambungan gas rumah tangga sekitar 18 persen," tambahnya.

Sebanyak 36.000 usulan sambungan aliran gas rumah tangga tersebut bakal dipasang di Kecamatan Penajam, Waru, dan Kecamatan Babulu.

Kecamatan Sepaku yang masih wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara, kata dia, belum bisa mendapatkan akses karena jarak terlalu jauh dari titik sambungan gas

Baca Juga: Antisipasi Darurat di IKN, Basarnas Balikpapan Butuh Tambahan Personel

"Selain titik sambungan gas yang sudah ada terlalu jauh untuk disambungkan ke Sepaku, juga disesuaikan kebijakan dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)," ucapnya.

Selain itu, pemasangan pipa sambungan aliran gas rumah tangga di Kecamatan Sepaku dikhawatirkan mengenai kabel listrik yang telah terpasang di dalam tanah.

"Kecamatan Sepaku yang merupakan bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, kini masuk wilayah Kota Nusantara, ibu kota Indonesia dan menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten," sebut Sodikin.

Hadapi Era IKN, PPU Siapkan RPJMD Terpadu dan Jalan Lingkar Strategis

Pemkab PPU mulai mengambil langkah strategis dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan.

Saat ini, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sedang dalam proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

"Untuk RPJMD sekarang masuk dalam tahap konsultasi di Gubernur Kaltim. Mudah-mudahan RPJMD yang kita laksanakan untuk lima tahunan ini bisa lancar," kata Bupati PPU, Mudyat Noor, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 29 April 2025.

Ia menekankan, RPJMD bukan hanya sebatas dokumen perencanaan, melainkan kerangka kerja penting untuk menjamin pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

"Artinya, kita ingin pembangunan dalam lima tahun ini bisa lancar, menyeluruh, terintegrasi satu sama lain, dan bisa saling berkolaborasi untuk menjadikan perubahan yang nyata ke depannya untuk PPU," tegasnya.

Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai tetangga langsung PPU menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan arah pembangunan tersebut.

Mudyat menilai bahwa PPU harus menyesuaikan arah kebijakan dan pengembangan wilayahnya agar tidak tertinggal dibandingkan kawasan IKN.

"Kalau dengan keberadaan IKN yang pasti kita menyesuaikan, terutama karena kita berdekatan dengan IKN. Otomatis kan tidak mungkin kelihatan timpang," ujarnya.

Dalam rancangan RPJMD tersebut, Pemkab PPU memprioritaskan pembangunan kawasan kota satelit yang akan menopang pertumbuhan wilayah baru, serta mendorong pengembangan sektor pariwisata yang beririsan dengan wilayah IKN.

"Seperti mungkin pembangunan kota satelit, kemudian bagaimana peningkatan pariwisata dalam rangka mendukung IKN nantinya. Karena nanti tujuan akhirnya pasti ke PPU," kata Mudyat.

Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah telah menyusun konsep pembangunan jalur konektivitas yang akan memperkuat keterhubungan antara PPU dan IKN, termasuk pembangunan jalan lingkar dari wilayah pesisir hingga daratan.

"Kemudian bagaimana kita melakukan peningkatan infrastruktur. Jadi kita menyiapkan jalan-jalan yang menghubungkan dari bagian yang terintegrasi antara PPU dan IKN," jelasnya.

Mudyat menyatakan bahwa proyek jalan lingkar tersebut merupakan bagian penting dari upaya integrasi wilayah secara menyeluruh.

"Jadi kami sedang merencanakan jalan lingkar, mulai dari pesisir sampai kemudian ke daratan. Inshallah, kita akan memiliki jalan selain satu jalur yang ada saat ini," tuturnya.