Pemkab PPU Desak Pelebaran Jalan Menuju IKN: Akses Semakin Mendesak

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengajukan permintaan resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Pemerintah Pusat untuk melakukan pelebaran jalan antardaerah yang melintasi wilayahnya.

Permintaan ini muncul seiring pentingnya infrastruktur jalan sebagai akses utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bupati PPU, Mudyat Noor, menjelaskan bahwa kewenangan untuk membangun atau melebarkan jalan provinsi tidak berada di tangan pemerintah kabupaten.

"Pelebaran jalan antardaerah bukan wewenang pemerintah kabupaten," ujar Mudyat, Kamis, 1 Mei 2025, seperti dikutip dari ANTARA.

Baca Juga: Rp 28 Miliar untuk Jalan Perbatasan: Akses Long BagunApau Kayan Dikebut

Ia menegaskan bahwa kondisi jalan penghubung antardaerah di wilayah PPU sudah tidak memadai untuk lalu lintas harian, terlebih dengan meningkatnya aktivitas kendaraan sebagai efek pembangunan IKN.

Sejumlah ruas disebut rawan kecelakaan akibat permukaan yang berlubang, bergelombang, dan sempit.

"Sebagian sisi badan jalan hanya cukup dilintasi satu kendaraan roda empat bermuatan besar saja," jelasnya.

Mengingat posisi strategis PPU sebagai pintu masuk ke kawasan IKN, pelebaran jalan dianggap sangat mendesak. Pemerintah kabupaten pun telah mengusulkan proyek tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kami usulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelebaran jalan dari titik nol hingga Desa Rintik dan simpang Silkar hingga ke Sepaku,” ungkap Mudyat.

Baca Juga: Dukung Generasi Emas IKN, Sekolah Rakyat di PPU Segera Dibangun

Ruas jalan yang dimaksud terbentang dari Kilometer Nol hingga Desa Rintik di Kecamatan Babulu, tepat di perbatasan antara Kabupaten PPU dan Kabupaten Paser.

Jalan ini juga menjadi jalur penting penghubung antarkabupaten dan provinsi.

Demi IKN, PPU Dorong Pemerintah Pusat Tambah 36.000 Sambungan Gas

Pemkab PPU mengusulkan 36.000 sambungan aliran gas rumah tangga kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten PPU Sodikin di Penajam, Rabu, 30 April 2025 kemarin.

"Tahun ini kami usulkan pemasangan 36.000 sambungan aliran gas rumah untuk penuhi kebutuhan gas rumah tangga warga," ujar Sodikin, disadur dari ANTARA, Kamis, 1 Mei 2025.

Bagi daerah yang menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) itu, mendapat program sambungan aliran gas rumah tangga dari Kementerian ESDM pada 2018 dan 2019 dengan total 9.365 sambungan di Kecamatan Penajam dan Kecamatan Waru.

Menurutnya, pemerintah kabupaten akan mempermudah perizinan untuk mendukung pembangunan sambungan aliran gas rumah tangga, sebagai bagian dari program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan bahan bakar minyak.

Pemkab PPU menargetkan masyarakat yang mendapat layanan sambungan gas rumah tangga bisa mencapai 80 persen atau diproyeksikan sekitar 36.000 sambungan aliran gas rumah tangga.

"Saat ini, warga yang sudah dapat layanan sambungan gas rumah tangga sekitar 18 persen," tambahnya.

Sebanyak 36.000 usulan sambungan aliran gas rumah tangga tersebut bakal dipasang di Kecamatan Penajam, Waru, dan Kecamatan Babulu.

Kecamatan Sepaku yang masih wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara, kata dia, belum bisa mendapatkan akses karena jarak terlalu jauh dari titik sambungan gas.

"Selain titik sambungan gas yang sudah ada terlalu jauh untuk disambungkan ke Sepaku, juga disesuaikan kebijakan dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)," ucapnya.

Selain itu, pemasangan pipa sambungan aliran gas rumah tangga di Kecamatan Sepaku dikhawatirkan mengenai kabel listrik yang telah terpasang di dalam tanah.

"Kecamatan Sepaku yang merupakan bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, kini masuk wilayah Kota Nusantara, ibu kota Indonesia dan menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten," sebut Sodikin.