Dorong Kesetaraan Gender, Pejabat Perempuan Isi Jabatan Strategis di Pemprov Kaltim

Mereka adalah para pemimpin yang bertanggung jawab atas unit organisasi setingkat dinas, badan, sekretariat daerah, inspektorat, atau staf ahli gubernur.

Peran dan Tanggung Jawab Utama:

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional di bidang tugasnya sesuai dengan visi, misi, dan program gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi yang dipimpinnya.
• Mengelola sumber daya (anggaran, pegawai, sarana, dan prasarana) secara efektif dan efisien.
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja unit organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
• Membina dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan unit organisasi yang dipimpinnya.
• Memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur atau wakil gubernur terkait bidang tugasnya.
• Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun pusat, serta dengan pihak swasta dan masyarakat.

Singkatnya: Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pemimpin tingkat tinggi yang menerjemahkan kebijakan strategis menjadi program dan kegiatan operasional, serta memastikan pelaksanaannya berjalan efektif untuk mencapai tujuan organisasi Pemprov Kaltim.

2. Pejabat Administrator

Baca Juga: Diskominfo Kaltim: Wartawan Berperan Penting dalam Keterbukaan Informasi Publik

Pejabat Administrator, atau sering disebut dengan Eselon III, memiliki peran penting dalam mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit organisasi yang lebih kecil, seperti kepala bagian, kepala bidang, atau kepala kantor.

Mereka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Peran dan Tanggung Jawab Utama:

• Menyusun rencana dan program kerja unit organisasi yang dipimpinnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
• Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan serta memberikan bimbingan dan arahan.
• Mengelola administrasi dan ketatausahaan unit organisasi.
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melaporkannya kepada atasan.
• Mengelola sumber daya (anggaran, pegawai, dan sarana prasarana dalam skala yang lebih kecil) secara efektif.
• Membangun kerjasama dengan unit organisasi lain yang terkait.

Singkatnya: Pejabat Administrator adalah manajer tingkat menengah yang memastikan program dan kegiatan di unit kerjanya terlaksana sesuai rencana dan peraturan, serta mengelola sumber daya secara efisien di bawah arahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

3. Pejabat Pengawas

Baca Juga: Ketika Gubernur HARUM Menjadi Kurang Harum Gegara Celetukan di Senayan

Pejabat Pengawas, atau sering disebut dengan Eselon IV, memegang peranan kunci dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di unit organisasi yang lebih spesifik, seperti kepala subbagian, kepala seksi, atau kepala unit pelaksana teknis (UPT) yang lebih kecil. Mereka bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator.

Peran dan Tanggung Jawab Utama:

• Menyusun rencana kegiatan sub unit kerja yang dipimpinnya berdasarkan rencana yang telah ditetapkan oleh Pejabat Administrator.
• Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bawahan agar sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku.
• Memberikan bimbingan teknis kepada staf pelaksana.
• Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan mengidentifikasi permasalahan serta memberikan solusi.
• Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Singkatnya: Pejabat Pengawas adalah supervisor tingkat pertama yang memastikan kegiatan operasional sehari-hari berjalan dengan baik, sesuai dengan standar dan prosedur, serta melaporkan hasilnya kepada Pejabat Administrator.

Dengan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing tingkatan jabatan ini, kita dapat melihat bagaimana struktur organisasi Pemprov Kaltim bekerja secara hierarkis dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.