SuaraKaltim.id - Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut dan semakin intensif pada 2025.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut seluruh proyek infrastruktur strategis yang sebelumnya sempat tertunda kini dipastikan akan dilanjutkan, termasuk bandara, tol, dan Istana Wakil Presiden.
Hal itu disampaikan Basuki saat berada di Jakarta, Kamis, 2 Mei 2025 lalu.
“Alhamdulillah, sudah ada kepastian untuk menyelesaikan pekerjaan lanjutan yang sebelumnya belum rampung. Kementerian PUPR akan melanjutkan semua proyek yang sudah dikontrak lewat skema multiyears,” ujar Basuki disadur dari ANTARA, Minggu, 4 Mei 2025.
Tak hanya infrastruktur fisik, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk proyek baru di kawasan inti pemerintahan (KIPP) juga sudah difinalkan.
Otorita IKN mengantongi dana Rp 5,4 triliun untuk pengaspalan jalan serta pembangunan kawasan pemerintahan.
Tambahan anggaran senilai Rp 8,1 triliun dari kementerian lain akan digunakan untuk pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif.
Basuki juga menekankan perlunya mempercepat mobilisasi tenaga kerja agar operasional IKN bisa dimulai tepat waktu.
Untuk periode 2025-2029, pembangunan tahap II IKN telah berjalan dengan total anggaran Rp 48,8 triliun dari APBN.
Baca Juga: Hadapi Era IKN, PPU Siapkan RPJMD Terpadu dan Jalan Lingkar Strategis
Anggaran ini mencakup pembangunan gedung parlemen dan pengadilan, serta pembukaan akses menuju wilayah perencanaan (WP) 2.
Tak kalah penting, sebagian dana digunakan untuk pemeliharaan fasilitas yang sudah selesai, agar infrastruktur tidak cepat rusak.
Di luar itu, pembangunan IKN juga akan ditopang skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) senilai Rp 60,93 triliun, termasuk untuk membangun hampir 100 tower apartemen dan lebih dari 100 rumah tapak.
“Semua sudah dalam tahap pelaksanaan. Kita ingin menunjukkan bahwa Nusantara bukan sekadar rencana, tapi kota masa depan yang sedang dibangun,” tegas Basuki.
Arah Baru Hunian di IKN, Maruarar: Harus Terstruktur
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat penyediaan hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
Terkini
-
Belanja Pegawai Ditekan, Kutim Upayakan TPP ASN Tidak Terpangkas
-
Jaga Identitas di IKN, DPRD PPU Siapkan Payung Hukum untuk Adat Paser
-
Dugaan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan di Kaltim: MT Ditahan 100 Hari Tanpa Bukti Baru
-
Kutim Terjebak Warisan Lubang Tambang? Bupati ke KPC: Harusnya Jadi Sumber Penghidupan
-
Dekat IKN, 9.800 Keluarga di PPU Belum Punya Rumah